Jakarta, 20 Februari 2019 – Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melakukan program revitalisasi pasar rakyat. Program ini merupakan salah satu dari tiga mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan.
Adapun target revitalisasi selama periode 2015—2019 yaitu sebanyak 5.000 pasar rakyat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti saat memberikan keterangan pers pada hari ini, Rabu (20/2) di Kementerian Perdagangan, Jakarta.
“Pasar rakyat merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan revitalisasi, eksistensi pasar rakyat akan tetap kuat dan daya saingnya terhadap toko-toko modern dapat meningkat sehingga dapat memajukan ekonomi kerakyatan, ” jelas Tjahya.
Menurut Tjahya, hingga tahun 2018, Pemerintah telah membangun/merevitalisasi pasar rakyat sebanyak 4.211 unit yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus dan tugas pembantuan. Untuk memenuhi target, tahun ini direncanakan revitalisasi/pembangunan pasar rakyat sebanyak 1.037 unit.
Tjahya menyampaikan, konsep pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor-sektor lain.
“Pembenahan secara fisik tentunya dapat meningkatkan citra dan menghilangkan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang semula kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi, tetapi juga harus didukung dengan revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial, ” tandas Tjahya.
Revitalisasi manajemen yaitu pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, pembiayaan/permodalan, dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pasar. Revitalisasi ekonomi yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial budaya yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.
Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, Ianjut Tjahya, pasar rakyat saat ini sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional.
“SNI pasar rakyat diharapkan dapat menjadi rujukan agar pasar rakyat dapat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya Indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, ” ungkap Tjahya.
Menurut Tjahya, Kemendag juga mempunyai program pemberdayaan pasar rakyat. Program-program yang dijalankan meliputi pemberian pelatihan pengelola pasar rakyat, focus group discussion (FGD) seputar SNI pasar rakyat dan SOP pengelolaan pasar rakyat, penyediaan sekolah pasar untuk para pedagang, aktivasi pasar rakyat, pendampingan dan sertifikasi SNI pasar rakyat, serta pemberian penghargaan kepada pengelola pasar rakyat yang berprestasi.
Peningkatan Omzet dan Digitalisasi Pasar Rakyat
Salah satu indikator keberhasilan program revitalisasi pasar rakyat adalah peningkatan omzet pasar. Berdasarkan hasil pantauan, omzet dari pasar yang telah direvitalisasi naik sebesar 20 persen. “Kenaikan omzet mengindikasikan adanya peningkatan pengunjung di pasar tersebut. Hal ini karena pasar rakyat yang sudah direvitalisasi memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengunjung untuk berbelanja di pasar tersebut, ” ungkap Tjahya. Tjahya menyampaikan, untuk mempermudah pemantauan omzet pasar rakyat, maka Kemendag mendukung pengembangan aplikasi daring yang memanfaatkan teknologi digital, yaitu E-Retribusi dan E-Payment.
“Pengembangan aplikasi daring ini merupakan transformasi digital pasar rakyat. Dengan melakukan pemantauan omzet secara daring diharapkan dapat membuat sistem kerja pasar rakyat menjadi lebih mudah, tepat, dan efisien, ” pungkas Tjahya.
Penganugerahan Pasar Rakyat Award
Untuk memberikan apresiasi kepada pasar rakyat dan pengelola pasar rakyat, Kementerian Perdagangan akan menggelar penganugerahan Pasar Rakyat Award. Pemberian penghargaan dijadwalkan berlangsung pada kegiatan peresmian pasar rakyat yang rencananya dibuka Presiden RI Joko Widodo di International Convention and Exhibition, Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, pada bulan Maret 2019.
“Pasar Rakyat Award diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pengelola pasar yang telah mengelola dan mengembangkan pasar rakyat dengan baik serta menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, ” jelas Tjahya.
Menurut Tjahya, pemberian penghargaan ini bertujuan menumbuhkan kemandirian pasar rakyat untuk melakukan penataan dan pengelolaan pasar secara aktif dan meningkatkan motivasi pengelola, pedagang, dan instansi pembina untuk melakukan berbagai usaha dalam rangka mewujudkan pasar yang aman, bersih, nyaman, dan berkeadilan. Selain itu, juga meningkatkan peran serta segenap pelaku pasar untuk saling bersinergi mempertahankan eksistensi pasar rakyat dan meningkatkan daya saing pasar rakyat agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di daerah sekitarnya.
Adapun kategori Pasar Rakyat Award dibagi menjadi tiga, yaitu Pasar Revitalisasi Terbaik, Pasar Ramah Lingkungan, serta Pasar Ramah Difabel. Dari masing-masing kategori, akan dipilih tiga pasar untuk mendapatkan penghargaan. Sementara itu, bagi para pengelola pasar juga akan diberikan penghargaan untuk satu kategori, yaitu Pengelola Pasar Rakyat Terbaik.
Selain peresmian pasar dan pemberian penghargaan, akan dilakukan juga pemberian sertifikat kepada lima pasar yang telah mendapatkan SNI pasar rakyat 8152:2015 tahun 2018.
“Dengan pengelolaan pasar rakyat yang semakin baik, maka pasar rakyat akan semakin kompetitif dan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, ” pungkas Tjahya.
Diskominfo, SP Gumas – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Drs. Yansiterson, M.Si mengukuhkan dan mengambil sumpah 18 (delapan belas) orang Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Gumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis (6/3/2019) bertempat di Aula Inspektorat Gumas Kuala Kurun.
Tampak hadir, Inspektur Kabupaten Gumas Luis Eveli, SSTP., M.A.P, Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Drs. Lurand, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gumas, serta undangan lainnya.
Sekda
Gunung Mas Drs. yansiterson, M.Si menyampaikan sambutannya pada acara,
pengambilan sumpah janji dan pelantikan P2UPD, rabu (6/3)
Dia mengucapkan selamat, kepada yang telah dilantik sebagai Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) selamat bekerja, teman-teman inilah amunisi baru yang menambah kekuatan Inspektorat Gumas kedepan.
“Saudara-saudara mempunyai tugas yang sangat berat, saudara-saudara
juga adalah aparat pengawasan intern pada instansi Pemerintah, dan pihak
lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut dikatakan, bagi saudara-saudara yang baru saja diambil sumpah janji dan dilantik baik sebagai auditor atau P2UPD tentu saja akan memperkuat gerbong Inspektotarat Kabupten Gunung Mas kedepan. Selamat bekerja harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
Diskominfo, SP Gumas – Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat Forum Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diikuti lintas sektor. Kegiatan bertempat di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas Kuala Kurun, Rabu (6/3/2019).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gumas, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Dinas Kesehatan Gumas.
Foto bersama Usai pembukaan Rapat Forum Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diikuti lintas sektor, yang dipimpin oleh Sekda Gumas Drs. Yansiterson, M.Si di Aula BP3D Kuala Kurun, Rabu (6/3).
Gerakan masyarakat hidup sehat, merupakan suatu
tindakan sistimatis dan terencana, yang dilakukan secara bersama-sama oleh
seluruh bangsa, dengan kesadaran, dan kemauan dan kemampuan berprilaku sehat,
untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Diharapkan seluruh lintas sektor dan berbagai lapisan masyarakat,
dapat bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pola hidup sehat. Dengan
pola hidup sehat yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka berdampak juga
pada kesehatan yang terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih,
sehingga produktivitas meningkat,” pintanya.
Pada saat ini juga, saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD yang tergabung dalam Forum GERMAS ini, untuk merencanakan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan GERMAS mulai di level Kabupaten, Kecamatan hingga desa, sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan GERMAS, mencapai hasil sesuai yang diharapkan.
“Mari kita wujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang sehat dan sejahtera, dalam arti sesungguhnya,” kata Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membaca sambutan Bupati Gumas.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Maria Efianti menyampaikan, Kabupaten Gunung Mas terpilih sebagai Kabupaten GERMAS. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, merupakan langkah awal untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Semua komponen yang terlibat dalam Forum koordinasi nantinya akan bekerja bersama-bersama dalam pelaksanaan GERMAS.
Turut hadir mendampingi Sekda Gumas yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr. Fery Irawan, MPH juga sebagai Narasumber, Kepala Dinas Kesehatan Gumas dr. Maria Efianti, serta yang mewakili Kepala OPD bersama pihak terkait lainnya.
Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan rapat TEPRA, menindaklanjuti peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 41 Tahun 2017 tentang pedoman percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (5/3/2019).
Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Gumas, AGUNG, SE dan dihadiri oleh seluruh SOPD, serta perwakilan dari dua belas Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.
Agung, SE mengatakan, berdasarkan data dari Bagian Pembangunan, Sekretariat Kab. Gumas, ada empat belas OPD yang belum mengumpulkan data sampai saat ini yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kacamatan Kurun, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing Raya dan Rungan Barat.
Pemkab Gumas menduduki urutan kedua se-Kalimantan Tengah, dalam penyerapan anggaran. Realisasi sementara APBD tahun anggaran 2019 4D PD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 28 Februari 2019, yang masuk ke pengelola TEPRA hingga tanggal 4 Maret 2019 pukul 15:00 WIB. Untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah pagu total, Rp. 1.033,44 M, total belanja langsung Rp. 462.05 M total belanja tidak langsung 571,29 M, realisasi belanja langsung Rp. 18,71 M, realisasi belanja tidak langsung 59,21 M, realisasi belanja tidak langsung Rp. 59,21 M.
“Saya memberikan apresiasi kepada kita semua, agar lebih proaktif untuk memacu penyerapan anggaran disetiap OPD masing – masing. Oleh karena itu, semuanya merupakan kerja sama, dan kerja keras kita bersama,” ujarnya.
Tujuan diselenggarakan kegiatan rapat TEPRA adalah dalam rangka pengawasan terhadap realisasi anggaran. Disamping itu, melalui kegiatan ini adalah untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi.
Diskominfo, SP, Gumas – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunung Mas terus kerja keras untuk mewujudkan akreditasi sejumlah Puskesmas di masing-masing unit pelaksana teknis. Untuk memenuhi syarat akreditasi dibutuhkan upaya pembenahan terhadap berbagai sektor pelayanan dan prasarana.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, Pukesmas merupakan ujung Tombak dan Tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan. Keputusan Menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos saat menghadiri Survei Akreditasi FKTP di Aula Kecamatan Tewah, Selasa (26/2/2019).
“Perlu diketahui bahwa Kabupaten Gunung Mas
memiliki total 17 Puskesmas dengan 6 Puskesmas rawat inap dan 11 Puskesmas
rawat jalan, dengan jumlah sebanyak 13 Puskesmas yang telah terakreditasi. Puskesmas
Tewah merupakan rawat inap yang ditargetkan survei di tahun 2019,” kata Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos saat
manyampaikan sambutannya di Aula Kantor Kecamatan Camat Tewah, Selasa
(26/2/2019) pagi.
Dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas sangat
diperlukan peran lintas sektor, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam
mendukung tercapainya target kinerja Puskesmas. Kami selaku pimpinan daerah
mendukung sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan Puskesmas karena Puskesmas tidak
dapat sendiri selama menjadi program dan kegiatannya dalam kesempatan yang
baik. Sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal.
“Berkaitan
dengan hal tersebut, maka saat ini kita bersama-sama akan memulai kegiatan survey
akreditasi puskesmas di Tewah, dengan harapan menjadi puskesmas terakreditasi,
semangkin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten
Gunung Mas,” tuturnya.
Diskominfo, SP Gumas – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar, pisah sambut dan serah terima jabatan Kepala UPT Disdikbudcam Kurun, kepada Korwil Kecamatan Kurun Bidang Pendidikan kegitan ini dilaksanakan di GPU Tampung Penyang Kuala Kurun, Selasa (19/2/2019) pagi.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan
Kabupaten Gunung Mas Drs. Muhamad Rusdi, Ketua Tim Penggerak PKK Apristini
Arton S. Dohong, Camat Kurun Holten, SE,
Kapolsek Kurun IPDA Noviandhi.W.S.Sos yang mewakili Danramil Kurun, mantan
Kepala UPT Disdikbudcam Selo Solo Benediktus, SF, Korwil Kecamatan Kurun Bidang
Pendidikan Triozen, S.Pd, Kepala Sekolah dan Guru-guru di wilayah Kecamatan
Kurun.
Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunung Mas Drs. Muhamad Rusdi mengatakan, dalam tugas Korwil
Kecamatan Kurun Bidang Pendidikan yang baru ini adalah yang dibutuhkan adalah
koordinasi, seberat apapun pekerjaan kalau dilakukan bersama-sama maka
pekerjaan itu akan menjadi ringan.
Dia berharap kepada kepala sekolah, guru-guru dan
korwil mari kita bersam-sama menegakan disiplin dalam menjalankan tugas kita
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), jangan sampai membuat persoalan-persoalan yang
baru.
Mari kita wujudkan Pendidikan di Gunung Mas
bersama-sama, karena saran dan prasarana yang ada sangat lah terbatas, kalau
dalam perkotaan prasarana kiata masih dianggap baik, kalau didaerah sangat
terbatas, tapi kita jangan berkecil hati, tugas kita adalah mengajar, tugas
yang telah dibebankan kepada kita.
“Saya mengucapkan banyak terimaksih kepada mantan kepala
UPT yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan upaya nyata yang diberikan
kepada Dinas Pendidikan, karena beliu juga banyak memberikan masukan saran yang
baik kepada Dinas Pendidikan, dan kepada Korwil yang baru mari kita jalin kerja sama dengan baik, kalau
Korwil sudah berjalan Dinas Pendidikan akan terbantu,” ujarnya.
Mantan Kepala UPT Disdikbudcam Selo Solo Benediktus, SF,
dalam sambutannya mengatakan, perubahan selalu terjadi setiap lini kehidupan
kita, kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, UPTD telah
dibubarkan dengan Perbub no 1 tahun 2019 otomatis pejabat yang ada itu untuk
sementara dinonatifkan, sesuai dengan amanat Perbub dan Permendagri nomor 12
tahun 2017.
“Saya secara pribadi baik sebagai pejabat, kepala UPTD
menghaturkan banyak terimaksih kepada semua lini dan pejabat Pendidikan, pertama
kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas
(Gumas) yang selama ini, selalu membimbing kami dan saya akui bahwa pigur Bapak
Rusdi ini adalah pigur yang sangat kebapaan, itulah yang mendorong kami dalam
melaksanakan tugas,” ungkapnya.
Kepada seluruh guru-guru dia menyampaikan meraka
adalah ujung tombak yang selalu berhadapan kepada anak didik, saya menyampaikan
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Selama kami menjabat sebagai kepala UPTD selama kurang
lebih dua tahun satu bulan Sembilan belas hari, hal-hal yang kami sudah
laksanakan kami sudah mengunjungi SD seKecamatn Kurun, kalau TK hanya beberapa
saja yang kami kunjungi dan itu saya percayakan kepada pengawas.
“Kiranya dunia Pendidikan kita semangkin membaik, Korwil
Kecamatan Kurun Bidang Pendidikan yang baru mari kita dukung bersama-sama,”
tandasnya.
