Pemerintah Serius Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Serius Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender

Diskominfosantik Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A ) bertempat di GPU Damang Batu, Kuala Kurun (28/7/2022).

Foto : Kepala Dinas P2KBP3A Gumas dr. Maria Efianti saat menyampaikan sambutannya.

Kepala Dinas P2KBP3A Gumas Maria Efianti dalam sambutannya manyampaikan maksud dan tujuan terkait dengan kegiatan ini yaitu : “yang pertama agar memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep gender dan Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kecamatan, yang kedua memiliki pemahaman dasar dan alat analisis gender termasuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Stateman (GBS) dan yang ketiga agar mampu melaksanakan proses serta menguasai perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender”, ucapnya.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gumas sendiri dalam RPJMD Tahun 2019-2024 juga menempatkan perhatian serius dalam upaya pengarusutamaan gender, yaitu melalui misi kedua “Meningkatkan Kualitas Pembangunan SDM dengan tujuan meningkatkan daya saing SDM dimana salah satu sasarannya adalah meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan indikatornya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Acara dibuka secara resmi oleh Sekda Gumas Yansiterson.

Foto : Sekda Gumas Yansiterson bersama Kepala Dinas P2KBP3A Gumas dr. Maria Efianti yang diapit oleh dua Narasumber pada saat Acara Pembukaan.

Hal senada pun disampaikan oleh Sekda Gumas dalam sambutannya mengatakan “Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia secara khusus di kabupaten Gumas” ujarnya.

Beliau pun menambahkan “Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan harapan Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan, tukasnya.

Foto : Sekda Gumas, Kepala DP2KBP3A Gumas, Narasumber, Rohaniawan berfoto bersama dengan para peserta usai Acara Pembukaan dalam kegiatan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah Camat dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan sekabupaten Gumas.

Adapun yang menjadi narasumber kegiatan ini adalah dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng berjumlah dua orang yaitu Eni Priatminingsih, SH Jabatapn Fungsional Perencana Ahli Muda dan Ricko Brilyanu, SKM Jabatan Pengawas Perempuan dan Anak.

Peran Dinas P2KBP3A Dalam penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Peran Dinas P2KBP3A Dalam penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Diskominfosantik Gumas – Dalam memperkuat dan mendorong kelembagaan sistem data dan koordinasi agar data gender dan anak dapat tersaji dgn cepat, akurat, komprehensif dan mutakhir, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertemuan Forum Data Terpilih Gender dan Anak Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2022 bertempat di GPU Damang Batu, Kota Kuala Kurun (26/7/2022).

Kepala Dinas P2KBP3A Gumas Maria Efianti pada saat menyampaikan Laporannya menuturkan “dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak,” tuturnya.

Dalam hal tersebut Dinas P2KBP3A memiliki peranan penting dalam mengefektifkan penyelenggaraan sistem data gender dan anak di kabupaten Gumas.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional, yang diimplemntasikan ke dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, dalam rangka pengumpulan data mengenai gender dan anak di Kabupaten Gunung Mas maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 182 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Gumas.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Yansiterson.

“Diharapkan terbentuk suatu jejaring dan komunikasi antar perangkat daerah dan lintas sektoral, sehingga tersedia data yang berkualitas yang dapat dipergunakan sebagai acuan, dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Gunung Mas,” ucap pak Sekda.

Adapun yang menjadi Narasumber dalam kegiatan ini ada dua orang yaitu Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Drs. Murjani dan Anita Desmarini dari BPS Kabupaten Gumas

Turut hadir Pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Camat.

Pemkab Fasilitasi Kunker Anggota Komisi VII DPR-RI

Pemkab Fasilitasi Kunker Anggota Komisi VII DPR-RI

Diskominfosantik Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dalam hal ini Wakil Bupati Gumas Efrensia L.P Umbing yang didampingi Asisten Perekonomian Richard menyambut kedatangan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah serta Bapak/Ibu Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Pemilihan 1 (satu) Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker)/Reses Perorangan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, kegiatan tersebut digelar di Aula Bappedalitbang Kuala Kurun (Kamis, 21/7/2022).

Kunjungan kerja tersebut merupakan kegiatan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Kunker ini meliputi Sosialisasi tugas dan fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan) sekaligus
menyerap aspirasi di Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah serta Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh Mitra Kerja Komisi VII DPR-RI.

Acara dihadiri oleh Perwakilan dari Unsur Forkopimda, beberapa Kepala OPD terkait,  Camat, Lurah, Perwakilan Perusahaan Swasta yang bergerak disektor pertambangan, Perwakilan Pengusaha Minyak dan Gas, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat dengan tetap memperhatikan Protokol kesehatan.

Dalam sambutannya Efrensia L.P Umbing mengatakan “diharapkan dengan adanya acara ini, ada banyak informasi dan aspirasi yang akan disampaikan oleh anggota DPR RI dan juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berguna untuk pembangunan serta kemajuan di Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai ini,” ucapnya.

Turut hadir bersama rombongan yaitu Bambang Sujito, S.H., M.H  Koordinator Hukum pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Perwakilan PT.Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) juga ikut selaku mitra kerja Komisi VII DPR RI.

DWP Gumas Gelar Sosialisasai Kesehatan Reproduksi

DWP Gumas Gelar Sosialisasai Kesehatan Reproduksi

Diskominfosantik Gumas – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Kegiatan Soasialisasi Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan di GPU Tampung Penyang Kuala kurun (Kamis, 21/7/2022).


Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin yang kerap digelar dan telah dijadwalkan oleh Pengurus DWP Kabupaten Gumas, dan yang menjadi pelaksana dalam kegiatan ini adalah Pengurus DWP BKAD, DWP BKPSDM dan DWP Diskominfosantik.


Agenda Kegiatan diawali dengan Ibadah singkat yang kemudian dilanjutkan dengan seremonial sebelum masuk ke dalam acara intinya yaitu Soasialisasi Kesehatan Reproduksi yang diakhiri dengan acara hiburan yaitu pengundian nomor brosur berhadiah.


Dalam hal tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasikan kepada seluruh anggota DWP Kabupaten Gumas agar mampu menjaga kesehatan reproduksi yang baik sesuai standard kesehatan.


Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gunung Mas Ny. Arnise Darit Yansiterson.


Dalam kesempatan yang sama Ny. Mimie Mariatie Jaya S. Monong selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan Gumas memberikan arahan kepada para peserta yang hadir agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik sampai selesai.


“Diharapkan bagi kita semua agar selalu aktif dalam setiap kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang diselenggarakan,” ujarnya menambahkan.


Adapun yang menjadi Peserta Kegiatan sosialisasi tersebut adalah seluruh anggota DWP Perangkat Daerah Gumas dan menjadi Narasumber adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB P3A Gumas dr. Maria Efianti.

Pemkab Gumas Teken Kerja Sama Dengan BSSN

Pemkab Gumas Teken Kerja Sama Dengan BSSN

Diskominfosantik Gumas – Enam Belas Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dalam hal ini adalah Diskominfosantik Gumas selaku Mitra Kerja Sama melakukan penandatanganan Perjanjian  Kerjasama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digelar di Aula BSSN, Depok-Jawa Barat (kamis, 21/7/2022).

Kepala Dinas Kominfosantik Gumas Ruby Haris turut hadir dalam acara tersebut yang didampingi oleh Pejabat Fungsional Sandiman Agus Susilo Vedy serta Analis Tata Kelola Keamanan Siber Dio Febrilian Tanjung.

Terkait hal tersebut, BSSN melalui UPT Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) memberikan layanan sertifikasi elektronik yang bertujuan untuk memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan e-government sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

BSrE juga telah resmi menjadi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi dari Kementerian Kominfo RI.

Adapun ruang lingkup kerja samanya meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada masing-masing instansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Dalam sambutannya Plt. Sekretaris Utama BSSN Y.B Susilo Wibowo mengatakan “layanan Sertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) BSSN telah berkontribusi pada penghematan keuangan negara yeng mencapai kurang lebih 1,5 Triliun Rupiah setiap tahun,” ucapnya.

Ia pun menambahkan “angka ini terus berkembang seiring perluasan pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik BSrE BSSN baik dari aspek penggunanya maupun dari aspek pemanfaatan fungsinya,” tukasnya.

Turut hadir Kepala BsrE Jonathan Gerhard Tarigan, Sekretaris Daerah, Kadis Kominfo Mitra Perjanjian Kerja Sama serta Pejabat di lingkungan BSSN.