Diskominfo SP – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) sesuai jadwal menjadi pelaksana kegiatan Kebaktian Pembinaan Rohani Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan rutin setiap hari Kamis pagi tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tampung Penyang Kuala Kurun. (3/5)
Kebaktian diawali dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Dra. Turina Baboe selaku Plh. Kepala Dinas Kominfo SP untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksananan kebaktian tersebut mengatakan “kesiapan dan kesediaan dari semua pegawai Dinas Kominfo SP dalam menyelenggarakan kebaktian pembinaan rohani ini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama sama Dinas /Badan/kantor yang ada”, tuturnya.
Sekretaris Daerah Drs. Yansiterson, M. Si dalam arahannya usai kebaktian kembali mengingatkan kepada seluruh pegawai/ASN yang hadir terkait dengan disiplin akan tegas dalam hal pengambilan keputusan hukuman/sanksi bagi pegawai/ASN yang bermasalah itu, sebelumnya telah dirapatkan oleh Dewan Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati sesuai tingkatan kesalahannya dalam menerapkan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk kemajuan Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai ini agar lebih baik lagi, tegasnya.
Semua yang hadir tampak hikmat mengikuti jalannya kebaktian serta khotbah yang diperdengarkan oleh pendeta Asplin Dolpin tersebut.
Kebaktian tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gumas bersama Kepala SOPD dan ASN yang hadir mengikuti acara kebaktian pembinaan rohani Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
Press Realese Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Gunung Mas – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan kegiatan vaksinasi rabies di sejumlah wilayah di Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, tanggal 26-28 April.
Rencananya, vaksinasi rabies akan dilakukan pada tanggal 26 April di Kecamatan Mihing Raya tepatnya di Kelurahan Kampuri, Desa Rangan Tate, dan Desa Rabauh, terang Kepala DPKP Kabupaten Gumas Ir Kardinal melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Yuliana Elisabeth, Rabu (25/04/2018).
Selanjutnya, pada tanggal 26 April vaksinasi rabies rencananya akan dilanjutkan di sejumlah wilayah Kecamatan Sepang yakni Desa Sepang Kota dan Kelurahan Sepang Simin. Lalu, pada tanggal 28 April vaksinasi rabies masih akan dilakukan di wilayah Kecamatan Sepang yakni Desa Tanjung Karitak, Desa Tewai Baru, Desa Tampelas, dan Desa Pematang Limau.
Ia pun berharap kepada masyarakat pemilik hewan peliharaan khususnya anjing agar dapat membantu petugas saat akan melakukan vaksinasi rabies. Caranya adalah dengan mengikat atau mengandangkan anjing peliharaan mereka, guna memudahkan petugas memberi vaksin.
Sejauh ini, vaksinasi rabies sudah dilakukan di Kecamatan Kurun dan sejumlah wilayah di Kecamatan Tewah serta Mihing Raya. Kedepan, vaksinasi rabies akan terus berlanjut di seluruh Kecamatan yang ada di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.
Vaksinasi rabies, lanjutnya, sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit rabies, karena penyakit tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Jadi, vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan harus dilakukan secara rutin.
Sementara itu, Kasi Pembibitan dan Produksi Peternakan, Ejek K Limin S.Pt menambahkan bahwa vaksinasi rabies harus dilakukan secara rutin kepada hewan peliharaan yakni anjing, kucing dan kera atau monyet. DPKP Kabupaten Gunung Mas rutin melakukan vaksinasi rabies satu tahun sekali, untuk 12 Kecamatan, ungkapnya.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunung Mas, mengusulkan kepada Pemda setempat untuk penambahan tenaga pegawai. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunung Mas, Lurand mengatakan usulan tersebut karena kekurangan tenaga kepegawaian, khususnya untuk tenaga Guru dan Kesehatan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Gunung Mas Berjumlah 3473 orang secara keseluruhan, 1682 orang Tenaga Guru, 346 orang Tenaga kesehatan dan selebihnya tenaga Admistratif, ucap Lurand pada awak media, Selasa, (24/04/2018).
Dikatakannya, kemudian untuk PTT yang ada berjumlah 1648 orang yang tersebar diseluruh SKPD, sekolah-sekolah dan pusekesmas – puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal ini termasuk untuk Guru dan pegawai Puskesmas yang statusnya masih pegawai tidak tetap (PTT).
Dalam hal ini pegawai Kabupaten Gunung Mas yang bersifat menyeluruh masih kurang, terutama tenaga Guru dan Kesehatan. Makanya, BKPPD Kabupaten Gunung Mas sudah melakukan usulan penambahan/pengadaan CPNS kurang lebih 600 orang, dan sampai sekarang masih belum menerima penetapan dari pihak KemenPAN, dan di harapkan pada Tahun 2018 ada penerimaan CPNS.
“Tahun 2017 data PTT yang sudah masuk berjumlah 300 orang, dan sebagian besar dilakukan pengalihan dari provinsi di alihkan ke Daerah,” tuturnya. Menurutnya, masalah dan kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah kekurangnya Guru. Yang seharusnya satu orang mengajar 2 kelas malah bisa sampai 6 kelas sekaligus. Seharusnya satu sekolah gurunya lengkap, tetapi yang terjadi dilapangan jauh dari harapan, bahkan satu sekolah bisa ada 2-3 orang guru saja.
Pihaknya berharap, permasalahan kekurangan pegawai ini dapat ditindak dan dipenuhi dari Pemerintah Pusat , dan Kepada Pegawai yang ada sekarang diharapkan kemaksimalannya dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut diangkat PTT untuk mengurangi beban kerja yang ada, dan khususnya untuk pengajar Guru Agama dan Penjaskes di prioritaskan penambahan PTT, ungkapnya.
Press Release Bidang Pengelolaan
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 yang dilaksanakan di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (24/4/2018).
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP Nomor 65 Tahun 2015, Pasal 1).
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dareah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si dalam arahannya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018 mengatakan “jangan buat SPM-nya muluk-muluk yang tidak bisa kita capai, karena resikonya tahun 2019 itu harus semua mencapai 100 % kalau tidak mencapai Kepala Daerahnya akan ditegur dan mendapat sangsi administratif”.
Standard pelayanan minimal adalah salah satu instrumen desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengendalikan agar pelayanan dasar dipadukan, diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah daerah.
“Hemat saya tidak banyak yang kita bicarakan hari ini, mohon kepada teman-teman segera bekerja mungkin dan menyusun SPM-nya untuk tahun 2018 sehingga kalau kita mau coba di tahun 2018 ini seperti apa capaianya kita bisa mendapatkan gambaranya di tahun 2019,” Sekda menambahkan.
Hadir juga dalam rapat Rapat tersebut yaitu Asisten II Agung, SE, Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Gunung Mas Aprianto, SE.,M.Si, Kepala OPD terkait dan yang mewakili.
Pres Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Gunung Mas – Dinas kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan Dinkes Provinsi KALTENG menggelar sosialisasi dan advokasi POPM Filariasis dalam upaya peningkatan cakupan minum obat Filariasis di aula Hotel Lissing kuala kurun, senin (23/4/2018) pagi.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Gunung Mas yang diwakili Asisten I Setda Bid. Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, dr. Maria Efianti, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Yaser Wawan Skm.M.Kes dan dihadiri Kepala SOPD beserta camat, lurah dan kades ataupun yang mewakili.
Drs. Ambo Jabar, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gunung Mas mengatakan, “Filariasis merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk , penyakit ini merupakan salah satu penyakit tropis teabaikan yang masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di Indonesia”.
“Upaya sudah dilakukan pada tanggal 1 oktober 2015 oleh Menteri Kesehatan, dengan dilaksanakan BELKAGA diharapkan seluruh Kabupaten endemis filariasis telah mulai melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) Filariasis pada tahun tersebut setahun sekali, selama lima tahun berturut-turut.
“Program eliminasi penyakit ini memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kecacatan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Pencanangan program global eliminasi Filariasis yang terintegrasi dapat melalui pemberian obat pencegahan secara masal. Terbukti lebih cost-effective dibandingkan pendekatan lain seperti pengendalian vektor” ucapnya.
dr. Maria Efianti dalam laporannya menyampaikan beberapa kendala terkait pelaksanaan POPM bahwa “kurangnya informasi/sosialisasi terkait POPM menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan POPM, dan takut efek samping dari obat Filariasis tersebut. Masih belum akuratnya database sasaran penduduk pada kegiatan POPM, karena adanya kesenjangan data PUSDATIN dengan data real jumlah penduduk di lapangan, serta tingginya angka mutasi petugas kesehatan
“Kendala teknisnya adalah kurangnya kesadaran penduduk dalam minum obat di depan petugas. Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dan lintas program, dan pencatatan data pelaporan belum tepat waktu. Hal ini mempengaruhi keberhasilan kegiatan POPM” tutur dr. Maria Efianti.
“Upaya yang sudah dilakukan adalah Memaksimalkan peran lintas sektor dan program, dalam evaluasi akhir setiap tahun. Sosialisasi langsung Dinkes/Puskesmas/lintas sektor kepada masyarakat. Sosialisasi dan implementasi online pelaporan petugas, sweeping, pengadaan meedia KIE, umpan balik dari Dinkes Kabupaten, dan anggaran Dinkes/Puskesmas (BOK) serta bantuan anggaran dari Dinkes Provinsi POPM Filariasis” terangnya.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas – Dinas Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana baru-baru ini menggelar kegiatan yaitu Pertemuan Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang dilaksanakan di aula kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Rabu (18/4/2018) yang secara resmi dibuka oleh Asisten I (Ass I) Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gunung Mas Drs. Ambo Jabar, M.Si dalam hal ini mewakili Bupati Gunung Mas.
Pada saat membacakan sambutan Bupati Gunung Mas Drs. Ambo Jabar, M.Si mengatakan “penduduk adalah orang dalam mitranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara, dalam himpunan kuantitas. Di Kabupaten Gunung Mas sendiri, berusaha memperhatikan pembangunan berwawasan kependudukan yang menekan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dilakukan melalui pendidikaan dan kesehatan, dan saat ini sedang dilakukan upaya peningkatan kualitas manusia melalui kelompok kerja BKB holistic, dengan harapan semoga tujuan dari pembangunan berwawasan kependudukan yang menekankan pada pembangunan daerah, dimana perencanaan berasal dari bawah, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas Isaskar, SH., M.Si memberikan penjelasan terhadap Advokasi pembangunan berwawasan kependudukan, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas saat ini berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 137.795 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 40.008 KK.
“Tujuan kita dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan persoalannya kepada seluruh peserta agar bisa menyamakan persepsi tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah perkawinan usia anak yang tinggi dan data sangat terakhir hasil survei gizi di Gunung Mas stunting paling tertinggi,” jelas Isaskar,SH., M.Si.
Turut hadir Ketua (TP-PKK) Apristini S. Dohong, Kepala BKKBN Provinsi Kalteng yang mewakili, para Pimpinan Vertikal Kabupaten Gunung Mas, Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.
Pres Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik