Diskominfo, SP Gumas – Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat Forum Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diikuti lintas sektor. Kegiatan bertempat di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas Kuala Kurun, Rabu (6/3/2019).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gumas, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Dinas Kesehatan Gumas.
Foto bersama Usai pembukaan Rapat Forum Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diikuti lintas sektor, yang dipimpin oleh Sekda Gumas Drs. Yansiterson, M.Si di Aula BP3D Kuala Kurun, Rabu (6/3).
Gerakan masyarakat hidup sehat, merupakan suatu
tindakan sistimatis dan terencana, yang dilakukan secara bersama-sama oleh
seluruh bangsa, dengan kesadaran, dan kemauan dan kemampuan berprilaku sehat,
untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Diharapkan seluruh lintas sektor dan berbagai lapisan masyarakat,
dapat bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pola hidup sehat. Dengan
pola hidup sehat yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka berdampak juga
pada kesehatan yang terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih,
sehingga produktivitas meningkat,” pintanya.
Pada saat ini juga, saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD yang tergabung dalam Forum GERMAS ini, untuk merencanakan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan GERMAS mulai di level Kabupaten, Kecamatan hingga desa, sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan GERMAS, mencapai hasil sesuai yang diharapkan.
“Mari kita wujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang sehat dan sejahtera, dalam arti sesungguhnya,” kata Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membaca sambutan Bupati Gumas.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Maria Efianti menyampaikan, Kabupaten Gunung Mas terpilih sebagai Kabupaten GERMAS. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, merupakan langkah awal untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Semua komponen yang terlibat dalam Forum koordinasi nantinya akan bekerja bersama-bersama dalam pelaksanaan GERMAS.
Turut hadir mendampingi Sekda Gumas yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr. Fery Irawan, MPH juga sebagai Narasumber, Kepala Dinas Kesehatan Gumas dr. Maria Efianti, serta yang mewakili Kepala OPD bersama pihak terkait lainnya.
Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan rapat TEPRA, menindaklanjuti peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 41 Tahun 2017 tentang pedoman percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (5/3/2019).
Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Gumas, AGUNG, SE dan dihadiri oleh seluruh SOPD, serta perwakilan dari dua belas Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.
Agung, SE mengatakan, berdasarkan data dari Bagian Pembangunan, Sekretariat Kab. Gumas, ada empat belas OPD yang belum mengumpulkan data sampai saat ini yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kacamatan Kurun, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing Raya dan Rungan Barat.
Pemkab Gumas menduduki urutan kedua se-Kalimantan Tengah, dalam penyerapan anggaran. Realisasi sementara APBD tahun anggaran 2019 4D PD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 28 Februari 2019, yang masuk ke pengelola TEPRA hingga tanggal 4 Maret 2019 pukul 15:00 WIB. Untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah pagu total, Rp. 1.033,44 M, total belanja langsung Rp. 462.05 M total belanja tidak langsung 571,29 M, realisasi belanja langsung Rp. 18,71 M, realisasi belanja tidak langsung 59,21 M, realisasi belanja tidak langsung Rp. 59,21 M.
“Saya memberikan apresiasi kepada kita semua, agar lebih proaktif untuk memacu penyerapan anggaran disetiap OPD masing – masing. Oleh karena itu, semuanya merupakan kerja sama, dan kerja keras kita bersama,” ujarnya.
Tujuan diselenggarakan kegiatan rapat TEPRA adalah dalam rangka pengawasan terhadap realisasi anggaran. Disamping itu, melalui kegiatan ini adalah untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi.
Diskominfo, SP, Gumas – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunung Mas terus kerja keras untuk mewujudkan akreditasi sejumlah Puskesmas di masing-masing unit pelaksana teknis. Untuk memenuhi syarat akreditasi dibutuhkan upaya pembenahan terhadap berbagai sektor pelayanan dan prasarana.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, Pukesmas merupakan ujung Tombak dan Tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan. Keputusan Menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos saat menghadiri Survei Akreditasi FKTP di Aula Kecamatan Tewah, Selasa (26/2/2019).
“Perlu diketahui bahwa Kabupaten Gunung Mas
memiliki total 17 Puskesmas dengan 6 Puskesmas rawat inap dan 11 Puskesmas
rawat jalan, dengan jumlah sebanyak 13 Puskesmas yang telah terakreditasi. Puskesmas
Tewah merupakan rawat inap yang ditargetkan survei di tahun 2019,” kata Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos saat
manyampaikan sambutannya di Aula Kantor Kecamatan Camat Tewah, Selasa
(26/2/2019) pagi.
Dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas sangat
diperlukan peran lintas sektor, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam
mendukung tercapainya target kinerja Puskesmas. Kami selaku pimpinan daerah
mendukung sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan Puskesmas karena Puskesmas tidak
dapat sendiri selama menjadi program dan kegiatannya dalam kesempatan yang
baik. Sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal.
“Berkaitan
dengan hal tersebut, maka saat ini kita bersama-sama akan memulai kegiatan survey
akreditasi puskesmas di Tewah, dengan harapan menjadi puskesmas terakreditasi,
semangkin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten
Gunung Mas,” tuturnya.
Diskominfo, SP Gumas – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar, pisah sambut dan serah terima jabatan Kepala UPT Disdikbudcam Kurun, kepada Korwil Kecamatan Kurun Bidang Pendidikan kegitan ini dilaksanakan di GPU Tampung Penyang Kuala Kurun, Selasa (19/2/2019) pagi.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan
Kabupaten Gunung Mas Drs. Muhamad Rusdi, Ketua Tim Penggerak PKK Apristini
Arton S. Dohong, Camat Kurun Holten, SE,
Kapolsek Kurun IPDA Noviandhi.W.S.Sos yang mewakili Danramil Kurun, mantan
Kepala UPT Disdikbudcam Selo Solo Benediktus, SF, Korwil Kecamatan Kurun Bidang
Pendidikan Triozen, S.Pd, Kepala Sekolah dan Guru-guru di wilayah Kecamatan
Kurun.
Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunung Mas Drs. Muhamad Rusdi mengatakan, dalam tugas Korwil
Kecamatan Kurun Bidang Pendidikan yang baru ini adalah yang dibutuhkan adalah
koordinasi, seberat apapun pekerjaan kalau dilakukan bersama-sama maka
pekerjaan itu akan menjadi ringan.
Dia berharap kepada kepala sekolah, guru-guru dan
korwil mari kita bersam-sama menegakan disiplin dalam menjalankan tugas kita
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), jangan sampai membuat persoalan-persoalan yang
baru.
Mari kita wujudkan Pendidikan di Gunung Mas
bersama-sama, karena saran dan prasarana yang ada sangat lah terbatas, kalau
dalam perkotaan prasarana kiata masih dianggap baik, kalau didaerah sangat
terbatas, tapi kita jangan berkecil hati, tugas kita adalah mengajar, tugas
yang telah dibebankan kepada kita.
“Saya mengucapkan banyak terimaksih kepada mantan kepala
UPT yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan upaya nyata yang diberikan
kepada Dinas Pendidikan, karena beliu juga banyak memberikan masukan saran yang
baik kepada Dinas Pendidikan, dan kepada Korwil yang baru mari kita jalin kerja sama dengan baik, kalau
Korwil sudah berjalan Dinas Pendidikan akan terbantu,” ujarnya.
Mantan Kepala UPT Disdikbudcam Selo Solo Benediktus, SF,
dalam sambutannya mengatakan, perubahan selalu terjadi setiap lini kehidupan
kita, kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, UPTD telah
dibubarkan dengan Perbub no 1 tahun 2019 otomatis pejabat yang ada itu untuk
sementara dinonatifkan, sesuai dengan amanat Perbub dan Permendagri nomor 12
tahun 2017.
“Saya secara pribadi baik sebagai pejabat, kepala UPTD
menghaturkan banyak terimaksih kepada semua lini dan pejabat Pendidikan, pertama
kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas
(Gumas) yang selama ini, selalu membimbing kami dan saya akui bahwa pigur Bapak
Rusdi ini adalah pigur yang sangat kebapaan, itulah yang mendorong kami dalam
melaksanakan tugas,” ungkapnya.
Kepada seluruh guru-guru dia menyampaikan meraka
adalah ujung tombak yang selalu berhadapan kepada anak didik, saya menyampaikan
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Selama kami menjabat sebagai kepala UPTD selama kurang
lebih dua tahun satu bulan Sembilan belas hari, hal-hal yang kami sudah
laksanakan kami sudah mengunjungi SD seKecamatn Kurun, kalau TK hanya beberapa
saja yang kami kunjungi dan itu saya percayakan kepada pengawas.
“Kiranya dunia Pendidikan kita semangkin membaik, Korwil
Kecamatan Kurun Bidang Pendidikan yang baru mari kita dukung bersama-sama,”
tandasnya.
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas), mempertahankan predikat B atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018.
Hasil evaluasi SAKIP tersebut diserahkan langsung oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin kepada Sekda
Gumas, Yansiterson, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).
“Puji Tuhan, hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018, Kabupaten Gunung Mas
kembali mendapat predikat B,” ungkap Sekda Gumas, Yansiterson usai menerima
hasil evaluasi SAKIP di Banjarmasin.
Ia mengatakan, keberhasilan mempertahankan predikat B atas evaluasi
SAKIP ini berkat kerjasama seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab
Gumas. Dia pun berharap kedepan dapat lebih baik lagi.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Gumas, Aprianto
mengatakan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberi saran perbaikan yang
diperlukan.
“Hasil evaluasi menunjukan Pemkab Gunung Mas memperoleh predikat B.
Itu menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dibandingkan dengan tingkat kinerjanya sudah cukup baik,” katanya.
Selain itu, predikat B juga menunjukkan kualitas pembangunan budaya
kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil
di Pemkab Gumas sudah menunjukkan hasil yang baik.
Menurut Aprianto, ada sejumlah masukan yang disampaikan kepada Pemkab
Gumas. Diantaranya adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dalam
menyempurnakan kualitas dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.
Menyusun rencana aksi kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis
yang diperjanjikan dan akan diwujudkan ke dalam tahapan hasil program dan
kegiatan secara berkala.
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
capaian pelaksanaan rencana aksi kinerja yang telah disusun, dengan
memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan
evaluasi.
Sekda Gumas, Yansiterson (tiga dari kanan) saat menghadiri SAKIP Award
2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019). (Foto : Setda
Gumas)
Masukan selanjutnya untuk Pemkab Gumas adalah memperbaiki mekanisme
perencanaan kegiatan berdasarkan pada pertimbangan efektivitas dalam
mencapai kinerja atau outcome yang harus diwujudkan.
Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran
dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu harus
memastikan anggaran dialokasikan untuk pencapaian strategis pembangunan, dan
pemilihan program yang mendukung tujuan dan sasaran.
“Masukan lainnya adalah mendorong budaya untuk mengontrol pencapaian outcome dan efektivitas output terhadap outcome, tidak hanya sebatas mengontrol penyerapan anggaran dan realisasi fisik,” demikian Aprianto.
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan acara kick off penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Kamis (31/1/2019).
FOTO : Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong saat menyampaikan sambutan pada acara Kick Off penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Kamis (31/1/2019).
Selain itu acara kita pada hari ini merupakan pemenuhan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah pada saat dilaksanakannya Video Conference Kick Off Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Januari 2019 yang lalu, dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dapat berpartisipasi, ujar Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong dalam sambutannya.
Menurutnya, terkait dengan regulasi baru di bidang pengadaan barang atau jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, “perlu di ingatkan kepada kita semua untuk mulai bersama-sama mempelajari sekaligus mempedomaninya dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak hanya harus dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah”, ucap Arton.
Sejumlah SOPD Saat penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Kamis (31/1/2019).
Bupati Gunung Mas Arton S Dohong mengharapkan anggaran segera terserap, sehingga uang itu bisa beredar tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. “Diharapakan juga pekerjaan itu tepat waktu pelaksanaannya dan memperhatikan kualitas,” harapnya.
Asiten II Setda Gunung Mas Ir. Yohanes Tuah, M.Si menyebutkan, jumlah
perangkat daerah, paket pekerjaan dan penyedia rekanan yang kita
laksanakan pada haria ini yaitu, 25 perangkat daerah Kabupaten Gunung
Mas, 38 paket pekerjaan dan 38 rekanan penyedia seluruhnya dengan
kontrak sebesar Rp 7.451.585.000.
“Kegiatan Kick Off ini dimaksud untuk memastikan bahwa prosedur
proses administrasi pembangunan daerah dan pelaksanaan program kegiatan
pembangunan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan program, kegiatan
pembangunan oleh pemerintah daerah berjalan secara tepat waktu, guna
mendorong percepatan pembangunan tahun anggaran 2019,” pungkasnya.
Turut hadir, perwakilan dari Kejaksaan Kasi Intel Hendri, SH, yang mewakili Kapolres Gunung Mas, Pabung PLK 1016 Kuala Kurun Mayor Catur Prasetio Nugroho, Kepala Prangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Gunung Mas, serata seluruh asosiasi jasa kontruksi dan seluruh rekanan penyedia barang dan jasa mitra pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
