Diskominfo, SP Gumas – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo, SP) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat kegiatan terkait evaluasi kehadiran dan kinerja Pegawai Harian Tidak Tetap (PTT) sesuai instruksi dari Sekretaris Daerah, rapat bertempat di aula dinas Kominfo, SP selasa (7/5/19) siang.
Rapat dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kominfo, SP Drs. Dihel, M.Si yang didampingi Kasi kepegawaiaan Kominfo,SP Sistriana yang dihadiri seluruh PTT Kominfo,SP.
Dalam hal itu ia menyampaikan aturan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait kepada Pegawai Honorer.
Foto : Drs. Dihel, M.Si saat memberikan arahan pada rapat evaluasi kinerja PTT di ruang rapat Dinas Kominfo, SP Gumas Kuala Kurun, selasa (7/5/19).
“Rapat kita hari ini Sebagai bahan evaluasi bagi PTT dalam hal kedisiplinan dan kinerja yang nantinya akan dilaksanakan setiap enam bulan sekali terhitung dari sekarang, khusus bagi PTT yang kurang disiplin dan keaktifannya dalam bekerja, misalnya apabila dalam kurun waktu 3 hari lebih tanpa keterangan berturut-turut, maka itu akan kita tindak tegas dan memberi teguran lisan atau tertulis yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari atasannya langsung yaitu pejabat yang paling bawah (eselon IV) pada masing-masing bidangnya, sehingga apabila atasan langsungnya tersebut lalai dalam memberikan sangsi kepada bawahannya tersebut, maka akan mendapat sangsi yang sama pula dari pejabat yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya dan juga berlaku seterusnya sampai pejabat yang paling atas.
Dan apabila PTT tersebut masih juga belum berubah kelakuannya, Maka untuk enam bulan selanjutnya akan dipertimbangkan untuk diterbitkan SK perpanjangan kontrak PTT, alias diberhentikan dengan tidak hormat, tegas Drs.Dihel, M.Si saat menyampaikan arahannya.
“Saya harap Untuk PTT Kominfo, SP dapat menunjukan keaktifan dan kinerjanya lebih giat lagi, agar semua pekerjaan yang terbebani dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu” Pungkasnya.
Komersialisasi generasi kelima telekomunikasi seluler atau 5G sudah mulai dilakukan di beberapa negara dan kawasan, misalnya Amerika Utara, Eropa, Korea Selatan, China, Jepang dan Australia. Di Indonesia, untuk tahap awal kebutuhan 5G bukan ditujukan untuk konsumen melainkan untuk kawasan industri.
“Jaringan 5G bergerak berdasarkan kebutuhan ekosistem yang ada. Jadi sekarang yang kita siapkan justru frekuensinya dulu. Supaya nanti saat kita mengumumkan 5G di Indonesia, frekuensi-nya yang world wide platform,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail di Jakarta, Selasa 23 April 2019.
artinya, frekuensi tersebut bukanlah yang khusus dipakai di Indonesia, namun dipakai di seluruh dunia. Dengan demikian akan membuat perangkat menjadi lebih murah. Secara garis besar ada tiga lapisan frekuensi; bandwidth rendah, menengah dan atas. Namun penentuan frekuensi untuk 5G masih menunggu sidang World Radion Communication Conference (WRC) pada Oktober 2019.
“Kami sedang menunggu WRC, setelah itu baru kita tetapkan. Tapi perkiraannya sudah kita ketahui, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada,” katanya. Soal berapa tahun lagi 5G akan siap di Tanah Air, Ismail menyatakan, bergantung pada kesiapan investasi dari operator, bukan regulator yang bisa menentukan kapan itu akan siap. Regulator tugasnya ialah mempersiapan frekuensi dan standarisasi.
Country Manager Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong berpendapat, jaringan 5G kesiapannya bergantung pada regulasi 5G. Kemungkinan bisa dikomersialisasikan pada 2020 atau 2021, tergantung kapan pemerintah akan memberi spektrum.
“Beberapa negara sudah ada di fase pertama, Indonesia mungkin beberapa tahun lagi. Jaringan baru ini akan membawa perubahan, menciptakan bisnis model baru dan memiliki pengaruh besar dari sisi jaringan serta beberapa komponen yang saling berhubungan,” katanya.
Sumber teks: Tim Viva (Viva.co.id); Gambar : endgadged
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih periode 2019-2024 Jaya S. Monong dan Efrensia L. P. Umbing.
Rapat dipimpin oleh Sekda Gunung Mas, Drs. Yansiterson, M.Si di ruang rapat lantai I Kantor Bupati, jalan Pangeran Diponegoro Kuala Kurun, Selasa (30/4/2019).
Rapat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si, Kabag OPS Kompol Theodurus Santosa, S.I.K, serta Panitia persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019-2024.
Dalam rapat tersebut Drs. Yansiterson, M.Si menyampaikan “diperkirakan pelantikan akan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2019 bertempat di Istana Isen Mulang Rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah”
”Yang perlu dipersiapkan berita acara serah terima jabatan Bupati, berita acara saksi-saksi dan format-format yang diperlukan, termasuk buku memori. Untuk saksi, salah satu pejabat Provinsi Kalimantan Tengah yang senior,” ujarnya.
Untuk tawaran iklan di media, terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, supaya dikoordinir-kan satu pintu melewati bagian umum, untuk penanganannya bagi Perangkat Daerah yang bersedia daftarkan saja.
”Seluruh masing-masing seksi supaya membuat rancangan rapnya, untuk rapat selanjutnya kita mempunyai gambaran darimana dananya, mana yang tidak ada, mana yang harus kita cari, rapat berikutnya kita tunggu dari Provinsi kapan kepastian pelantikan itu dilaksanakan,” tandasnya.
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas menggelar rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih periode 2019-2024. Jaya S Monong dan Efrensia L P Umbing.
Rapat ini dipimpin oleh Sekda Gunung
Mas, Drs. Yansiterson, M.Si bertempat di ruang rapat lantai I Kantor
Bupati Jl Pangeran Diponegoro Kuala Kurun, Selasa (30/4/2019).
Dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si, Kabag OPS Kompol Theodurus
Santosa, S.I.K, serta Panitia persiapan pelantikan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih 2019.
Dalam rapat, Drs. Yansiterson, M.Si
menyampaikan pelantikan akan berlansung diperkirakan pada tanggal 28 Mei
2019 bertemapt di Istana Isen Mulang Rumah jabatan Gubernur Kalimantan
Tengah.
”Yang perlu dipersiapkan berita acara
serah terima jabatan Bupati, berita acara saksi-saksi dan pormat-pormat
yang diperlukan, termasuk buku memori. Untuk saksi salah satu pejabat
Provinsi Kalimantan Tengah yang senior,” ujarnya.
Untuk tawaran iklan di media, terkait
pelantikan Bupati dan Wakil Bupat Gunung Mas, supaya di koordinirkan
satu pintu melewati bagian umum, untuk penanganannya bagi prangkat
daerah yang bersedia daftarkan saja.
”Seluruh masing-masing seksi supaya
membuat rancangan rapnya, untuk rapat selanjutnya kita mempunyai
gambaran dari mana dananya, mana yang tidak ada, mana yang harus kita
cari, rapat berikutnya kita tunggu dari Provinsi kapan kepastian
pelantikan itu dilaksanakan,” tandasnya.
Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (10/04/2019) pagi.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos, dengan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari pemangku kepentingan diantaranya, Ketua DPRD Kab. Gumas Drs. Gumer, Wakil Bupati terpilih Ir. Eprensia L P Umbing, SE.,M.Si, serta 29 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rony Karlos mengatakan, “kegiatan ini merupakan internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas”
“Tentunya ini merupakan, tahapan yang penting bagi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih 2019-2024, artinya Kabupaten Gunung Mas diuntungkan. Karena dengan adanya perubahan PP 2018 pada bulan Agustus sebagian yang sudah melakukan pelantikan Kepala daerahnya mereka gelabakan menyusunnya” ucap Rony Karlos,S.Sos.
Pembangunan di daerah-daerah termasuk Kabupaten Gunung Mas selain meningkatkan keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemorosotan kualitas lingkungan hidup dan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, upaya kepentingan lingkungan hidup dan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan hadirnya FKPD pada hari ini, yaitu menggakomodir tiga hal, yakni aktif memberikan informasi data yang diperlukan, komitmen untuk aktif dalam kegiatan pokja, konsisten dalam pendampingan tim pokja dalam menyelesaikan proses KLHS RPJMD minimal drafnya kita terima satu bulan kedepan ini,” terangnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Ir. Kalvin A Sahay dalam laporannya mengatkan, bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan penyusunan KLHS, KLHS ini dibiayai pada DPA SOPD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
Pada kegiatan KLHS ini, kita mencoba menginventarisir seluruh kegiatan dan peran aktif seluruh kepala Prangkat Daerah, karena dari sinilah berangkatnya nanti peran aktif kepala SOPD dalam memberikan data sehingga data yang diberikan akan diintegrasikan di dalam penyusunan KLHS dan RPJMD. Tanpa data yang akurat dan kongkrit mungkin akan terlewatkan kegiatan masing-masing SOPD.
Kegiatan tersebut didampingi oleh para ahli, Dr. Asep Sofyan, M.T (ITB Bandung), Lukas, S.Pi., M.Si. (UPR), Dr. Ir. Yusurum, Jagau, M.Si. (UPR) Ir. Wawan N., MT, Dinas PUPR Prov. Kalimantan Tengah, Fatkhurohman (Koordinator lanskap Katingan Kahayan USID Lestari) Hendrik Segah, Ph. (GGGI), M. Taswin Munier (GGGI), Pimpinan Borneo Natuira Foundation (BNF).
Jakarta, Kominfo – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengharapkan kehadiran toko online Korps Pegawai Negeri (Korpri) dapat memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja dengan memanfaatkan akses Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Toko Online Korpri diharapkan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi ASN. Apalagi menggunakan akses NIP,” katanya saat membuka Seminar Digital Berselancar di Atas Tsunami Disrupsi Digital di Ruang Serbaguna, Kementerian Kominfo, Senin (08/04/2019).
Sekjen Niken Widiastuti menyatakan kerjasama Korpri dengan TokTok.id merupakan terobosan yang bagus di era digital. Menurutnya pertumbuhan transaksi ekonomi digital telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transaksi digital ekonomi mendongkrak pendapatan perkapita, dan secara tidak langsung menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia,” katanya.
Niken Widiastuti menyebut perubahan transaksi konvensional menjadi digital dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berubahnya industri konvensional menjadi digital diprediksi bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar US 130 Miliar,” ungkapnya mengutip hasil riset Google mengenai potensi ekonomi digital di Indonesia.
