Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Rapat Evaluasi dan Revisi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Inspektorat Kabupaten Gunung Mas bertempat diruang rapat lantai I Kantor Bupati Kabupaten Gunung Mas, Senin (8/76/2019) pagi.
Rapat Evaluasi dan Revisi Rencana Aksi
Pencegahan Korupsi dibuka oleh Sataf Ahli Bupati Gunung Mas Bidang
Politik, Hukum dan Pemerintahan dr. Makmur Ginting, M.Kes, dalam
sambutannya menurutnya kegiatan rapat ini sangat penting untuk kita
kedepan. Sebenarnya yang kita kerjakan ini bukan barang baru supaya
hasilnya lebih terjamin maka dibuat sistem pengontrolan yang lebih
terpusat dan secara online.
Progresnya setiap waktu setiap bulan
bisa dilihat aplikasi seperti ini, untuk mengevaluasi diri kita seberapa
jauh kita sudah melakukan kegiatan yang sudah kita laksanakan selama
ini, tetapi hasilnya masih belum maksimal, terpaksa diambil alih oleh
KPK untuk preasure lebih serius selama untuk kemajuan kita bersama.
“Dengan demikian waktu demi waktu tidak
akan mungkin ada lagi akan bisa terlewatkan dan manfaatkan dengan baik.
Sehingga semuanya itu berjalan seirama mulai dari kita Eksekutif sampai
ke Legislatif, kadang-kadang bukan kendala pada kita tetapi kendalanya
di area lain yang ada penekanannya disini menjadi lebih baik, contoh
perencanaan penganggaran APBD ini semua dilihat oleh semua orang,”
ujarnya.
Inspektur Kabupaten Gunung Mas Luis
Eveli, SSTP., M.A.P menjelaskan, berkaitan dengan surat Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Surat KPK RI Bidang Pencegahan
Nomor : B/3295/KSP.00/10.16/04.16/03/2019 tanggal 9 April 2019, perihal
Update Progres Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui
Aplikasi MCP Korsupgah, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu
membuat rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
Tahun 2019-2020 serta perlu adanya Revisi Rencana Aksi Dearah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui Aplikasi Monitoring
Center for Prevention (MCP) Korupsi KPK.
“Munculnya rencana aksi KPK, ini tidak
barang baru karena memang sebetulnya indikator rencana aksi yang
didorong oleh KPK ini sebetulnya jauh hari sudah berjalan semenjak tahun
2004-2005, dulu kegiatan ini dilaporkan pertiga bulan ke Kepala Staf
Presiden (KSP), namun beriring waktu sampai dengan 2017 awal, ternyata
program yang dibuat Pemerintah ini untuk mengantisipasi khusnya dalam
hal pencegahan korupsi tidak berjalan efektif pada saat dipegang oleh
KSP,” ungkapnya.
Saat ini berdasarkan program dari KPK,
KPK membuat program yang ada kaitannya dengan pencegahan korupsi yaitu
monitoring melalui Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
Aplikasi ini sebetulnya mengadopsi kegiatan yang sudah berjalan di KSP
tadi termasuk indikator-indikator instansi terkait. Pengambilannya
selama ini tidak efektif hanya dilaporkan melalui BP3D tiga bulan
sekali. Hampir setiap daerah tidak terlalu serius meningkatkan keinginan
dari pemerintah sehingga 2017 kegiatan ini murni di over take dari
staf Kepresidenan dikelola oleh KPK.
“Untuk itu, tahun 2019 keingian KPK mendorong kembali progres dari realisasi rencana aksi KPK ini, sehingga pada hari ini sebetulnya keinginan kita, pada saatnya ditetapkan rencana aksi dan rencana strategis pencegahan korupsi, ini ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DAD,” tukasnya.
Diskominfo, SP Gumas – Balai Bahasa Kalimantan Tengah (Kemendikbud). bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas menyelenggarkan kegiatan Sosialisasi Jejaring Kemitraan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dilaksanakan di Aula Tampung Penyang Kuala Kurun, Jumat (5/7/2019) pagi.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan
pertama bagi pelajar BIPA mengenal bahasa Indonesia sebagai lambang
identitas nasional Indonesia, pelajar BIPA memahami bahasa Indonesia
secara ligustis (ejaan fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata).
Pelajar BIPA mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai ragamnya
baik secara reseptif maupun produktif. Pelajar BIPA mampu mengapresiasi
sastra Indonesia dalam berbagai bentuknya (prosa, puisi, drama, syair
lagu).
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh yang
mewakili Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas
melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Indra Yustina, S.Kom
dalam sambutannya mengatakan, dengan kegiatan ini nantinya akan
terbentuk Asosiasi BIPA di Kabupaten Gunung Mas, Asosiasi ini bisa
menyediakan pengajar bahasa Indonesia untuk penutur Asing, sehingga pada
akhirnya bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa Internasional antar
bangsa terutama di dunia kerja.
Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah
Drs. Wayan Tama, M. Hum menuturkan, kita berupaya untuk semua sektor
baik itu di bidang pariwisata kebudayaan dalam kita menangani
masalah-masalah orang asing yang bekerja di Indonesia agar kita
memberikan semacam pemahaman-pemahaman kepada mereka, agar mereka
menguasai bahasa Indonesia agar tidak terjadi masalah yang
disharmonisasi.
“Saat ini pengajaran Bahasa Indonesia
mulai dilirik dan diminati oleh warga negara lain, terutama yang berada
di zona asia-pasifik. Saat ini lebih dari 22 negara menjadikan BI
sebagai bahasa kedua mereka,” ucapnya.
Dikatakannya, Sebagai sebuah sistem,
bahasa Indonesia harus dipandang sebagai salah satu kesatuaan yang utuh.
Oleh karena itu, bahan ajar tata bahasa diintegrasiksn dengan bahan
ajar aspek lain, begitu juga sistem tulis (ejaan). Aspek belajar bahasa
lisan (menyimak dan berbicara) serta aspek belajar bahasa tulis (membaca
dan menulis) dilakukan secara terintegrasi pula.
Di dalam negeri untuk menguatkan bahasa
Indonesia bagi pekerja orang asing, diberbagai negara kita sudah
melakukan kegiatan yang sama mendirikan lembaga-lembaga yang mengajarkan
bahasa Indonesia itu di luar negeri.
Keterkaitan dengan pihak terkait para
pemangku kepentingan yang semestinya bisa terlibat yang pertama wilayah
Kabupaten, minimal Bupati yang bisa bekerja sama agar membuat semacam
regulasi, setiap pekerjaan asing yang bekerja di wilayah Kabupaten yang
bersangkutan, wajib tersertifikasi tentang penguasaan bahasa Indonesia.
“Langkah pertama untuk menindaklanjuti kegiatan sosialisasi ini adalah adanya payung hukum, setelah payung hukum itu kita mencari data base pendataan di Gunung Mas, di mana wilayah orang asing itu banyak disitu akan kita garap, kalau sudah terbagun data base, kami akan mendirikan Asosiasi, dari Asosiasi kami akan menjaring kerja sama, sehingga tidak susah-susah harus datang ke Kabupaten Gunung Mas tinggal kami melakukan monitoring,” Jelasnya.
Diskominfo, SP Gumas – Dengen telah berakhirnya kegiatan peringatan Hari Jadi Ke-17 (Tujuh Belas) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 maka digelar pembubaran Panitia sekaligus Pembentukan panitia HUT RI ke 74, di lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis (4/7/2019) pagi.
Rapat pembubaran tersebut dipimpin oleh
Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si didampingi Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai ketua
HUT Kab. Gunung Mas ke-17 Drs. Ambo Jabar, M.Si, Kabagops AKP Aries
Nugroho, S.H., S.I.K.
Pembubaran panitia HUT Kabupaten Gunung
Mas ke- 17 hadir Kepala OPD, serta perwakilan panitia dan semua pihak
yang telah mendukung sukses terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan.
Sekda Gunung Mas mengatakan, pelaksanan
yang sudah kita lakukan untuk persiapan kita menghadapi HUT Kab. Gunung
Mas ke 18 tahun 2020. Catatan-catatan yang terasa disana sini di
berbagai seksi tahun 2019 ini dimana saja kekurangannya, apa-apa saja
persoalannya perlu kita perbaiki di tahun 2020.
“Terima kasih kepada teman-teman dalam kerja keras kepanitiaan HUT ke-17 Kabupaten Gunung Mas, Bapak Bupati mengapresiasi dalam waktu yang singkat kita melakukan tugas dengan baik dan sudah mempersiapkan dengan semampu kita, sehingga terlaksana dengan baik, tidak ada persoalaan yang berarti,” pungkasnya.
Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Jaya S
Monong, SE, M.Si melakukan sidak ke sejumlah SOPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) pada Senin (10/5/2019) pagi.
Hari ini juga menjadi hari pertama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk bekerja setelah libur Lebaran.
Sidak pertama dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berlanjut ke
Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Inspektorat,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah, dan Dinas Satpol PP dan Damkar.
Foto : Sidak di Insfektorat Kabupaten Gunung Mas
Turut serta mendampingi Bupati, Wakil
Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si, Asisten Perekonomian
Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Asiten Administrasi Umum Agung, SE, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Champili, ST, MT, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar,
Edwin Yustian, SH.
Bupati Gunung Mas Jaya S Monong, SE,
M.Si mengatakan, sidak ini untuk memastikan para ASN tetap menjalani
kewajiban untuk melayani masyarakat.
”Seiring dengan waktu kami akan melihat
apakah ASN masuk semua, mengenai kehadiran serta kekurangan ataupun
fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau memang ada tentunya kita pertahankan
yang kurang nanti kami dengan Ibu Wakil Bupati, Dinas terkait akan
membenahi supaya lebih baik lagi untuk mendukung kinerja ASN sesuai
dengan Dinasnya masing-masing,” ujarnya.
Dia menambahkan, kepada seluruh ASN di
Kabupaten Gunung Mas agar selalu meningkatkan disiplin dalam bekerja
tentunya tidak hanya hari ini saja, namun seterusnya seperti hari ini.
Juga perlu kebersamaan membangun Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan
Visi Berjuang Bersama.
Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si menjelaskan
terkait Industri 4.0 SDM kita harus ditingkatkan, Dinas Tenaga Kerja
akan mempersiapkan tenaga kerja karena ketrampilan kerja harus kita
siapkan. Jangan kita hanya jadi penonton pengen bekerja ada peluang
usaha tapi kita tidak punya keterampilan untuk itu.
”Kita buat programnya Money Follows
Program ini yang penting. Kan tidak mungkin program tanpa Money.
Programnya di RPJM ini kita susun sedemikian rupa perlu anggaran berapa,
anggarannya dari mana perlu juga kita cari pendapatan nanti dari mana.
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas harus
kerja keras, termasuk perusahaan daerah juga. Jangan semua SOPD
melaporkan kekurangannya,” ungkp Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si,”
Pungkasnya.
Diskominfo, SP Gumas – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya S. Monong, SE, M.Si, memimpin apel perdana pasca cuti Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Senin (10/6/2019), di Halaman kantor Bupati Gumas.
Foto : ASN dan PTT Gumas ketika mengikuti apel di Halaman Kantor Bupati Gumas, Senin (10/6/2019).
Peserta apel yang hadir membludak,
diantara Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si,
Sekretaris Daerah Drs. Yansiterson, M.Si, Staf Ahli Bupati, para Asisten
dan seluruh Kepala SOPD, serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkup Pemda Gunung Mas.
Bupati dalam arahannya mengapresiasi
kehadiran seluruh ASN dalam apel tersebut. Saya, atas nama pribadi,
keluarga dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyampaikan
kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, walaupun tidak bisa
satu per satu berjumpa untuk bersilaturahmi secara langsung, maka pada
saat ini kami sampaikan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440
Hijriyah, Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”
ujarnya.
Jaya S. Monong, SE, M.Si mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan
kerjasama kita semua yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga
dari acara pelantikan sampai serah terima jabatan, pisah sambut dan
syukuran dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Sesuai dengan Visi kami, dalam rancangan
awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024, yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju Berdaya Saing, Sejahtera dan
Mandiri” atau dengan akronim “Berjuang Bersama”. Oleh sebab itu, mari
kita bersatu, berjuang bersama seluruh elemen dan stakeholder,
bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Gunung Mas yang kita
cintai.
“Bupati tegaskan akan mengevaluasi
kelembagaan perangkat daerah yang ada kedepan lebih rasional,
proporsional, efektif dan efisien, sehingga tepat fungsi dan tepat
ukuran,” tegas Bupati.
Selain itu, beberapa agenda penting
sampai dengan akhir tahun 2019 yang harus kita laksanakan dan tidak
kalah penting, penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon
dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dimana rancangan perubahan KUA dan
Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2019 harus sudah disampaikan ke
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli 2019.
“Pada saat ini juga saya sampaikan,
bahwa hari pertama kerja setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri,
sesuai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, yang juga ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati Gunung
Mas yang secara garis besar menyatakan bahwa dilakukan evaluasi dan
pelaporan kehadiran Aparatur Sipil Negara pada hari ini, 10 Juni 2019,
sekaligus pemberian hukuman disiplin dan sanksi bagi ASN yang masih
memperpanjang sendiri liburnya,” pungkasnya.
