oleh diskominfosp | Mei 3, 2019 | Berita Kabupaten |
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih periode 2019-2024 Jaya S. Monong dan Efrensia L. P. Umbing.
Rapat dipimpin oleh Sekda Gunung Mas, Drs. Yansiterson, M.Si di ruang rapat lantai I Kantor Bupati, jalan Pangeran Diponegoro Kuala Kurun, Selasa (30/4/2019).
Rapat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si, Kabag OPS Kompol Theodurus Santosa, S.I.K, serta Panitia persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019-2024.
Dalam rapat tersebut Drs. Yansiterson, M.Si menyampaikan “diperkirakan pelantikan akan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2019 bertempat di Istana Isen Mulang Rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah”
”Yang perlu dipersiapkan berita acara serah terima jabatan Bupati, berita acara saksi-saksi dan format-format yang diperlukan, termasuk buku memori. Untuk saksi, salah satu pejabat Provinsi Kalimantan Tengah yang senior,” ujarnya.
Untuk tawaran iklan di media, terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, supaya dikoordinir-kan satu pintu melewati bagian umum, untuk penanganannya bagi Perangkat Daerah yang bersedia daftarkan saja.
”Seluruh masing-masing seksi supaya membuat rancangan rapnya, untuk rapat selanjutnya kita mempunyai gambaran darimana dananya, mana yang tidak ada, mana yang harus kita cari, rapat berikutnya kita tunggu dari Provinsi kapan kepastian pelantikan itu dilaksanakan,” tandasnya.
oleh diskominfosp | Mei 2, 2019 | Berita Kabupaten |
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas menggelar rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih periode 2019-2024. Jaya S Monong dan Efrensia L P Umbing.
Rapat ini dipimpin oleh Sekda Gunung
Mas, Drs. Yansiterson, M.Si bertempat di ruang rapat lantai I Kantor
Bupati Jl Pangeran Diponegoro Kuala Kurun, Selasa (30/4/2019).
Dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si, Kabag OPS Kompol Theodurus
Santosa, S.I.K, serta Panitia persiapan pelantikan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih 2019.
Dalam rapat, Drs. Yansiterson, M.Si
menyampaikan pelantikan akan berlansung diperkirakan pada tanggal 28 Mei
2019 bertemapt di Istana Isen Mulang Rumah jabatan Gubernur Kalimantan
Tengah.
”Yang perlu dipersiapkan berita acara
serah terima jabatan Bupati, berita acara saksi-saksi dan pormat-pormat
yang diperlukan, termasuk buku memori. Untuk saksi salah satu pejabat
Provinsi Kalimantan Tengah yang senior,” ujarnya.
Untuk tawaran iklan di media, terkait
pelantikan Bupati dan Wakil Bupat Gunung Mas, supaya di koordinirkan
satu pintu melewati bagian umum, untuk penanganannya bagi prangkat
daerah yang bersedia daftarkan saja.
”Seluruh masing-masing seksi supaya
membuat rancangan rapnya, untuk rapat selanjutnya kita mempunyai
gambaran dari mana dananya, mana yang tidak ada, mana yang harus kita
cari, rapat berikutnya kita tunggu dari Provinsi kapan kepastian
pelantikan itu dilaksanakan,” tandasnya.
oleh diskominfosp | Apr 23, 2019 | Berita Kabupaten
Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (10/04/2019) pagi.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos, dengan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari pemangku kepentingan diantaranya, Ketua DPRD Kab. Gumas Drs. Gumer, Wakil Bupati terpilih Ir. Eprensia L P Umbing, SE.,M.Si, serta 29 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rony Karlos mengatakan, “kegiatan ini merupakan internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas”
“Tentunya ini merupakan, tahapan yang penting bagi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih 2019-2024, artinya Kabupaten Gunung Mas diuntungkan. Karena dengan adanya perubahan PP 2018 pada bulan Agustus sebagian yang sudah melakukan pelantikan Kepala daerahnya mereka gelabakan menyusunnya” ucap Rony Karlos,S.Sos.
Pembangunan di daerah-daerah termasuk Kabupaten Gunung Mas selain meningkatkan keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemorosotan kualitas lingkungan hidup dan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, upaya kepentingan lingkungan hidup dan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan hadirnya FKPD pada hari ini, yaitu menggakomodir tiga hal, yakni aktif memberikan informasi data yang diperlukan, komitmen untuk aktif dalam kegiatan pokja, konsisten dalam pendampingan tim pokja dalam menyelesaikan proses KLHS RPJMD minimal drafnya kita terima satu bulan kedepan ini,” terangnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Ir. Kalvin A Sahay dalam laporannya mengatkan, bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan penyusunan KLHS, KLHS ini dibiayai pada DPA SOPD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
Pada kegiatan KLHS ini, kita mencoba menginventarisir seluruh kegiatan dan peran aktif seluruh kepala Prangkat Daerah, karena dari sinilah berangkatnya nanti peran aktif kepala SOPD dalam memberikan data sehingga data yang diberikan akan diintegrasikan di dalam penyusunan KLHS dan RPJMD. Tanpa data yang akurat dan kongkrit mungkin akan terlewatkan kegiatan masing-masing SOPD.
Kegiatan tersebut didampingi oleh para ahli, Dr. Asep Sofyan, M.T (ITB Bandung), Lukas, S.Pi., M.Si. (UPR), Dr. Ir. Yusurum, Jagau, M.Si. (UPR) Ir. Wawan N., MT, Dinas PUPR Prov. Kalimantan Tengah, Fatkhurohman (Koordinator lanskap Katingan Kahayan USID Lestari) Hendrik Segah, Ph. (GGGI), M. Taswin Munier (GGGI), Pimpinan Borneo Natuira Foundation (BNF).
oleh diskominfosp | Apr 9, 2019 | Berita Nasional
Jakarta, Kominfo – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengharapkan kehadiran toko online Korps Pegawai Negeri (Korpri) dapat memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja dengan memanfaatkan akses Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Toko Online Korpri diharapkan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi ASN. Apalagi menggunakan akses NIP,” katanya saat membuka Seminar Digital Berselancar di Atas Tsunami Disrupsi Digital di Ruang Serbaguna, Kementerian Kominfo, Senin (08/04/2019).
Sekjen Niken Widiastuti menyatakan kerjasama Korpri dengan TokTok.id merupakan terobosan yang bagus di era digital. Menurutnya pertumbuhan transaksi ekonomi digital telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transaksi digital ekonomi mendongkrak pendapatan perkapita, dan secara tidak langsung menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia,” katanya.
Niken Widiastuti menyebut perubahan transaksi konvensional menjadi digital dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berubahnya industri konvensional menjadi digital diprediksi bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar US 130 Miliar,” ungkapnya mengutip hasil riset Google mengenai potensi ekonomi digital di Indonesia.
Sumber : KEMENKOMINFO RI
oleh diskominfosp | Apr 5, 2019 | Berita Nasional
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara kembali menjelaskan maksud dari istilah tol langit. Penyebutan tol langit ini ditujukan untuk infrastruktur telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan internet.
Saat ini pemerintah terus mengupayakan diselesaikannya Palapa Ring paket timur untuk menggenapkan tiga segmen dari Palapa Ring, sebuah proyek nasional tulang punggung serat optik yang menghubungkan daerah-daerah pelosok.
Di samping itu pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan mengumumkan tender pemenang dari proyek Satelit Republik Indonesia atau yang dinamakan Satria. Direncanakan, pemenang tender satelit tersebut diumumkan pada April ini.
Kedua proyek pemerintah tersebut akan jadi penunjang untuk meratakan akses internet di seluruh Indonesia. Menkominfo menyebutkan hal ini sebagai tol langit.
“Kita (pemerintah) pastikan di Indonesia tidak akan ada lagi internet lemot. Ini barangkali yang disebut Tol Langit, kombinasi antara Palapa Ring dengan satelit,” kata Rudiantara dikutip dari situs Kominfo, Kamis (4/4/2019).
Sementara itu, berkaitan dengan konstruksi Palapa Ring, Rudiantara memaparkan bahwa Palapa Ring paket barat dan Palapa Ring paket tengah sudah 100% selesai. Sedangkan, Palapa Ring paket timur tinggal 95% dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2019.
“Pertengahan tahun 2019 ini, semua kabupaten dan kota (di seluruh Indonesia) sudah terhubung dengan internet kecepatan tinggi atau broadband,” ucap pria yang akrab disapa Chief RA ini.
Sedangkan, satelit Satria yang proyeknya dikerjakan pada 2020 sehingga nantinya pelayanan kepada masyarakat berbasis internet.
“Kita pastikan sekolah SD, SMP dan SMA terhubung dengan broadband. Bukan hanya dengan internet yang sekarang dipakai UNBK, tapi harus dipakai untuk proses belajar mengajar,” tambah Menkominfo.
Selain fasilitas pendidikan, lanjut dia, pemerintah juga memastikan 83 ribu kantor desa, lebih dari lima ribu puskesmas, fasilitas Rumah Sakit, kantor Polsek dan Koramil, bakal terhubung dengan internet kecepatan tinggi.
Dengan demikian, satelit Satria yang yang punya kemampuan High Throughput Satellite (HTS) ini akan berperan mendukung penyebaran akses internet di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) hingga 150 ribu titik, di mana untuk menunjang kebutuhan internet di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah, pertahanan, dan keamanan.
Sumber Berita: Detik.com
oleh diskominfosp | Apr 4, 2019 | Berita Nasional
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) siap merevisi Peraturan Menteri (Permen) Kominfo 11 tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Langkah itu diambil setelah ramai game PUBG disorot, bahkan ada wacana fatwa haram dari MUI. “Kalau memang perlu ada revisi, ya kita revisi. Sesuatu untuk perbaikan bagus dong. Pembahasan tadi itu sharing, yang namanya sharing gimana sih. Tapi ada benang merahnya, yuk kita atur yuk,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Telematikan (Dirjen Aptika) Kemkominfo Sammy Pangarepan usai focus group discussion (FGD) bersama MUI di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).
Sammy mengatakan nantinya pihak Kominfo akan melakukan komunikasi dengan pengembang gim elektronik. Dia mengatakan para pengembang harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah RI. “Ya pastinya dong, yang bisa mengendalikan kan pengembang, kita buat aturannya, penyedia layanan yang dia harus tunduk pada aturan,” paparnya. Dalam FGD itu, MUI meminta agar diatur soal pembatasan usia pengguna dan durasi waktu bermain. Kominfo menerima rekomendasi MUI itu. “Boleh-boleh saja. Apakah nanti pembatasannya berdasarkan umur, boleh-boleh saja, ini yang sedang kita diskusikan bersama, tapi tidak spesifik kepada satu game online, seperti PUBG, kita bahasnya secara persepsi,” ujar Sammy.
Kominfo juga akan mengatur jadwal untuk bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise untuk mendapat masukan. Dia menegaskan, untuk saat ini Kominfo dan MUI belum memutuskan soal fatwa atau aturan terhadap game yang berpotensi menimbulkan kekerasan, termasuk PUBG. “Nanti kita akan berdiskusi (soal aturan atau fatwa). Kalau dari kami, kami juga akan bertemu dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini juga kita ingin mendapatkan masukkan,” tuturnya.
Sumber berita: Adhi Indra Prasetya (DetikNews)
