oleh diskominfosp | Jun 26, 2018 | Berita Kabupaten |
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong, didampingi Sekretaris daerah Yansiterson, Ketua KPU Stepenson, Kepala Dinas Dukcapil Barthel dan dihadiri sejumlah kepala SOPD, camat dan seluruh kades dan ketua BPD desa.
“ia menegaskan dengan dimilikinya dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik dan kepemilikan akta ini, sebagai akses dan kemudahan dalam pelayanan berbagai program lainnya seperti rantra/ raskin, program keluarga harapan, beasiswa, jaminan kesehatan dan juga guna mensukseskan pilkada 2018, pemilu legislatif 2019, serta pemilihan presiden dan wakil presiden”, terang Arton S Dohong
Dalam sambutan Bupati Gunung Mas menyampaikan bahwa terkait dengan harapan dan keinginan kita dengan akuratnya data kependudukan melalui dinas Dukcapil ini, setiap peristiwa kependudukan diharapkan terlaporkan dan terekam oleh instansi pelaksana ke server database kependudukan.
Ada tiga hal penting yang mempengaruhi data jumlah penduduk diantaranya, setiap peristiwa kelahiran terlaporkan dan tercatat, setiap peristiwa kematian terlaporkan dan tercatat, setiap migrasi juga dapat terlaporkan dengan baik, jelasnya.
Press Release Bidang Informasi Publik.
oleh diskominfosp | Apr 25, 2018 | Berita Kabupaten |
Gunung Mas – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunung Mas, mengusulkan kepada Pemda setempat untuk penambahan tenaga pegawai. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunung Mas, Lurand mengatakan usulan tersebut karena kekurangan tenaga kepegawaian, khususnya untuk tenaga Guru dan Kesehatan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Gunung Mas Berjumlah 3473 orang secara keseluruhan, 1682 orang Tenaga Guru, 346 orang Tenaga kesehatan dan selebihnya tenaga Admistratif, ucap Lurand pada awak media, Selasa, (24/04/2018).
Dikatakannya, kemudian untuk PTT yang ada berjumlah 1648 orang yang tersebar diseluruh SKPD, sekolah-sekolah dan pusekesmas – puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal ini termasuk untuk Guru dan pegawai Puskesmas yang statusnya masih pegawai tidak tetap (PTT).
Dalam hal ini pegawai Kabupaten Gunung Mas yang bersifat menyeluruh masih kurang, terutama tenaga Guru dan Kesehatan. Makanya, BKPPD Kabupaten Gunung Mas sudah melakukan usulan penambahan/pengadaan CPNS kurang lebih 600 orang, dan sampai sekarang masih belum menerima penetapan dari pihak KemenPAN, dan di harapkan pada Tahun 2018 ada penerimaan CPNS.
“Tahun 2017 data PTT yang sudah masuk berjumlah 300 orang, dan sebagian besar dilakukan pengalihan dari provinsi di alihkan ke Daerah,” tuturnya. Menurutnya, masalah dan kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah kekurangnya Guru. Yang seharusnya satu orang mengajar 2 kelas malah bisa sampai 6 kelas sekaligus. Seharusnya satu sekolah gurunya lengkap, tetapi yang terjadi dilapangan jauh dari harapan, bahkan satu sekolah bisa ada 2-3 orang guru saja.
Pihaknya berharap, permasalahan kekurangan pegawai ini dapat ditindak dan dipenuhi dari Pemerintah Pusat , dan Kepada Pegawai yang ada sekarang diharapkan kemaksimalannya dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut diangkat PTT untuk mengurangi beban kerja yang ada, dan khususnya untuk pengajar Guru Agama dan Penjaskes di prioritaskan penambahan PTT, ungkapnya.
Press Release Bidang Pengelolaan
sumber : https://gunungmaskab.go.id/index.php/2018/04/24/gumas-kekurangan-pegawai-bkppd-mengusulkan-pegawai-tambahan/
oleh diskominfosp | Apr 24, 2018 | Berita Kabupaten |
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 yang dilaksanakan di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (24/4/2018).
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP Nomor 65 Tahun 2015, Pasal 1).
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dareah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si dalam arahannya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018 mengatakan “jangan buat SPM-nya muluk-muluk yang tidak bisa kita capai, karena resikonya tahun 2019 itu harus semua mencapai 100 % kalau tidak mencapai Kepala Daerahnya akan ditegur dan mendapat sangsi administratif”.
Standard pelayanan minimal adalah salah satu instrumen desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengendalikan agar pelayanan dasar dipadukan, diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah daerah.
“Hemat saya tidak banyak yang kita bicarakan hari ini, mohon kepada teman-teman segera bekerja mungkin dan menyusun SPM-nya untuk tahun 2018 sehingga kalau kita mau coba di tahun 2018 ini seperti apa capaianya kita bisa mendapatkan gambaranya di tahun 2019,” Sekda menambahkan.
Hadir juga dalam rapat Rapat tersebut yaitu Asisten II Agung, SE, Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Gunung Mas Aprianto, SE.,M.Si, Kepala OPD terkait dan yang mewakili.
Pres Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
oleh diskominfosp | Apr 13, 2018 | Berita Kabupaten |
Gunung Mas – Focus Grup Discucussion Pemerintah Kabupaten dan BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, menggelar rapat tentang jumlah kepesertaan BPJS (umum, PBI APBN, PBI APBD) hingga Periode Triwulan 3 Tahun 2018. Kegiatan rapat digelar di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis, (12/4/2018).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, didampingi oleh Kapala BP3D Drs. Salampak, M.Si, Kepala BPJS Cabang Palangka Raya Lawina Alang, dan yang mewakili Kepala OPD terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si mengatakan,”agar segera membentuk tim terpadu dan dibuatkan SK, serta melibatkan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, termasuk PBJS, dan juga BPS”.
“Pada saatnya nanti kita semua berada dalam satu tim, baik data Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, BPJS, dan Dinas Kesehatan, kita padukan hasil kita bersama, sehingga data yang kita pegang pada saatnya kita kumpul benar-benar sudah diolah dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan, jadi tidak data parsial lagi,” ungkap Sekda.
“Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak, M.Si mengatakan, mohon kepada masing-masing OPD yang memiliki data awal, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Kesehatan, karena dari penduduk miskin ini juga ada masuk JKN, jadi data yang mana yang sudah masuk dan yang mana yang belum,” terang Salampak.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
