oleh diskominfosp | Apr 25, 2018 | Berita Kabupaten
Gunung Mas – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunung Mas, mengusulkan kepada Pemda setempat untuk penambahan tenaga pegawai. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunung Mas, Lurand mengatakan usulan tersebut karena kekurangan tenaga kepegawaian, khususnya untuk tenaga Guru dan Kesehatan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Gunung Mas Berjumlah 3473 orang secara keseluruhan, 1682 orang Tenaga Guru, 346 orang Tenaga kesehatan dan selebihnya tenaga Admistratif, ucap Lurand pada awak media, Selasa, (24/04/2018).
Dikatakannya, kemudian untuk PTT yang ada berjumlah 1648 orang yang tersebar diseluruh SKPD, sekolah-sekolah dan pusekesmas – puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal ini termasuk untuk Guru dan pegawai Puskesmas yang statusnya masih pegawai tidak tetap (PTT).
Dalam hal ini pegawai Kabupaten Gunung Mas yang bersifat menyeluruh masih kurang, terutama tenaga Guru dan Kesehatan. Makanya, BKPPD Kabupaten Gunung Mas sudah melakukan usulan penambahan/pengadaan CPNS kurang lebih 600 orang, dan sampai sekarang masih belum menerima penetapan dari pihak KemenPAN, dan di harapkan pada Tahun 2018 ada penerimaan CPNS.
“Tahun 2017 data PTT yang sudah masuk berjumlah 300 orang, dan sebagian besar dilakukan pengalihan dari provinsi di alihkan ke Daerah,” tuturnya. Menurutnya, masalah dan kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah kekurangnya Guru. Yang seharusnya satu orang mengajar 2 kelas malah bisa sampai 6 kelas sekaligus. Seharusnya satu sekolah gurunya lengkap, tetapi yang terjadi dilapangan jauh dari harapan, bahkan satu sekolah bisa ada 2-3 orang guru saja.
Pihaknya berharap, permasalahan kekurangan pegawai ini dapat ditindak dan dipenuhi dari Pemerintah Pusat , dan Kepada Pegawai yang ada sekarang diharapkan kemaksimalannya dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut diangkat PTT untuk mengurangi beban kerja yang ada, dan khususnya untuk pengajar Guru Agama dan Penjaskes di prioritaskan penambahan PTT, ungkapnya.
Press Release Bidang Pengelolaan
sumber : https://gunungmaskab.go.id/index.php/2018/04/24/gumas-kekurangan-pegawai-bkppd-mengusulkan-pegawai-tambahan/
oleh diskominfosp | Apr 24, 2018 | Berita Kabupaten
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 yang dilaksanakan di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (24/4/2018).
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP Nomor 65 Tahun 2015, Pasal 1).
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dareah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si dalam arahannya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018 mengatakan “jangan buat SPM-nya muluk-muluk yang tidak bisa kita capai, karena resikonya tahun 2019 itu harus semua mencapai 100 % kalau tidak mencapai Kepala Daerahnya akan ditegur dan mendapat sangsi administratif”.
Standard pelayanan minimal adalah salah satu instrumen desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengendalikan agar pelayanan dasar dipadukan, diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah daerah.
“Hemat saya tidak banyak yang kita bicarakan hari ini, mohon kepada teman-teman segera bekerja mungkin dan menyusun SPM-nya untuk tahun 2018 sehingga kalau kita mau coba di tahun 2018 ini seperti apa capaianya kita bisa mendapatkan gambaranya di tahun 2019,” Sekda menambahkan.
Hadir juga dalam rapat Rapat tersebut yaitu Asisten II Agung, SE, Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Gunung Mas Aprianto, SE.,M.Si, Kepala OPD terkait dan yang mewakili.
Pres Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
oleh diskominfosp | Apr 16, 2018 | Berita Kabupaten
(lebih…)
oleh diskominfosp | Apr 13, 2018 | Berita Kabupaten
Gunung Mas – Focus Grup Discucussion Pemerintah Kabupaten dan BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, menggelar rapat tentang jumlah kepesertaan BPJS (umum, PBI APBN, PBI APBD) hingga Periode Triwulan 3 Tahun 2018. Kegiatan rapat digelar di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis, (12/4/2018).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, didampingi oleh Kapala BP3D Drs. Salampak, M.Si, Kepala BPJS Cabang Palangka Raya Lawina Alang, dan yang mewakili Kepala OPD terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si mengatakan,”agar segera membentuk tim terpadu dan dibuatkan SK, serta melibatkan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, termasuk PBJS, dan juga BPS”.
“Pada saatnya nanti kita semua berada dalam satu tim, baik data Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, BPJS, dan Dinas Kesehatan, kita padukan hasil kita bersama, sehingga data yang kita pegang pada saatnya kita kumpul benar-benar sudah diolah dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan, jadi tidak data parsial lagi,” ungkap Sekda.
“Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak, M.Si mengatakan, mohon kepada masing-masing OPD yang memiliki data awal, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Kesehatan, karena dari penduduk miskin ini juga ada masuk JKN, jadi data yang mana yang sudah masuk dan yang mana yang belum,” terang Salampak.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
oleh diskominfosp | Apr 11, 2018 | Berita Kabupaten
Gunung Mas – Senin, (9/4/2018) siang, digelar rapat pembentukan panitia penyelenggaraan Festival Budaya Mihing Manasa Tahun 2018 dalam rangka hari jadi Kabupaten Gunung Mas yang ke-16. Kegiatan ini digelar di ruang rapat lantai I Kantor Bupati.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si, Asisten Administrasi Umum Agung, SE., Camat se-Kabupaten Gunung Mas, serta pihak terkait lainnya.
“kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gunung Mas ini harus dipersiapkan lebih matang, agar setiap event yang diperlombakan dapat berjalan dengan baik dan lancar”.ucap Drs. Yansiterson M.Si
Pembentukan panitia wasit atau juri pelaksana kegiatan festival budaya mihing manasa tahun 2018 dipimpin oleh Kadis Dikbud.
Kegiatan festival akan diselenggarakan di Stadiun Mini Kuala Kurun (Tempat pembukaan dan start Pawai Budaya). Lomba yang akan diselenggarakan adalah Lomba Pawai Budaya, Lomba Tari Daerah, Lomba Karungut, Lomba Deder Berpasangan, Lomba Cipta Karungut Tingkat Pelajar, Lomba Lagu Pop Daerah, Lomba Maneweng/Manetek/Manyila Kayu, Lomba Balogo, Lomba Habayang, Lomba Manyipet/Manyumpit, Lomba Silat Dayak Lawang Sakepeng, Lomba Malamang, dan Lomba Mangenta.
Dalam rapat akan ditentukan panitia-panitia sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing, sampai Festival Budaya Mihing Manasa dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin dan dipertanggung jawabkan sesuai harapan yang telah direncanakan.
Dalam kegiatan ini akan dirinci oleh bendahara langsung yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu menggelola keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta mengumpulkan surat pertanggung jawaban dari masing-masung seksi dan panitia penyelenggara kegiatan. Seksi-seksi akan dibentuk secepat mungkin dan akan dibahas dalam rapat selanjutnya.
“Diminta dengan tegas agar persiapan dan pemilihan kepengurusan ini dilakukan dengan baik dan diprioritaskan agar cepat ditanda tangan oleh Bupati Gunung Mas dan SK segera diedarkan dan dilaksanakan persiapan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ungkap Sekda.
Seperti seksi upacara/acara, seksi keamanan, seksi sekretariat, seksi publikasi dan dokumentasi, seksi olah raga, seksi festival, seksi pameran, seksi transportasi, seksi perlengkapan, seksi kesehatan, seksi konsumsi, seksi usaha dana dan seksi kebersihan.
“Harapan akan kegiatan ini, agar dapat terlaksana dan terkoordinir dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan bersama. Dapat menjaga nilai-nilai sejarah dan sumber-sumber syah lainnya. Dapat bekerjasama saling gotong-royong, bahu-membahu dan memperlengkap satu sama lain,” ungkap Sekda.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
oleh diskominfosp | Apr 11, 2018 | Berita Kabupaten
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Revisi Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Tahun 2018. Kegiatan dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Senin, (09/04/2018) pagi.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson , M.Si. Turut hadir Asiten Administrasi Umum Agung, SE., Kepala BP3D Drs. Salampak, M.Si, Kepala OPD serta berbagai pihak lainnya.
“Saya minta kepada semua peserta yang mengikuti rapat ini supaya benar-benar memperhatikan berbagai hal yang kita bahas pada rapat saat ini,” kata Sekda Drs. Yansiterson, M.Si.
Pada rapat itu juga membahas penambahan angaran pagu idikatif perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2018. Ada pun Dinas yang mengusulkan revisi anggaran mendahului perubahan yakni.
Dinas Pekerjaan Umum memprogramkan pembangunan Prasarana Sanitasi, kegiatan pembangunan peningkatan jalan Akses Bangunan IPLT. Program peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum, kegiatan pembangunan /peningkatan jaringan Pipa dan SR mendukung PDAM.
Dinas Pendidikan memprogramkan pengelolaan keragaman budaya, kegiatan penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa tahun 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memprogramkan Penataan Administrasi Kependudukan kegiatan Implementasi sistem Administrasi Kependudukan.
Dinas Pariwisata, Kepamudaan dan Olahraga memprogramkan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Pelajar dalam olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga kegiatan pengembangan olahraga layanan khusus (Disibilitas). Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas memprogramkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor.
Inspektorat Kabupaten, memprogramkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan, peningkatan sistem pengawasan internet dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB usulan untuk penambahan pagu indikatif, gugus tugas PAUD HI, kelompok kerja Kampung KB tingkat Kabupaten, mengadakan mobil operasional. Dinas Sosial usul untuk penambahan pagu indikatif.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
