Diskominfo, SP Gumas – Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus Konsultasi Publik Rencana RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019, dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun 2020 mendatang di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas, Kamis (28/3/2019).
Dalam Arahan Bupati Gunung Mas Drs.
Arton S Dohong mengatakan, musrenbang RKPD adalah arena strategis bagi
para pihak, dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif,
dengan melibatkan 3 pilar pemerintahan, yaitu pemerintah daerah
(eksekutif dan legislatif), kalangan masyarakat, dan kalangan
swasta/dunia usaha.
“Oleh
karena itu, Forum Musrenbang Kabupaten merupakan langkah penghujung
dalam proses perencanaan, yaitu pemeriksaan bersama dokumen Rancangan
Awal RKPD Kabupaten, yang merupakan hasil kompilasi rancangan renja
perangkat daerah, yang merupakan kombinasi hasil dari proses
partisipatif spasial dan sektoral, yaitu Musrenbang desa/kelurahan,
kecamatan, smpai Forum Perangkat Dearah, dan proses teknokratis,” ungkap
Drs. Arton S Dohong.
Dilanjutkan Bupati oleh sebab itu,
Musrenbang ini akan menjadi forum yang ditunggu-tunggu, karena jajaran
pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan
kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program
daerahnya.
“Oleh karena itu, Forum Musrenbang ini,
merupakan momen yang sangat penting bagi kita, karena melalui forum ini,
memantapkan persipan penyusunan rencana pembangunan, dengan
menghasilkan arah dan kebijakan umum, berupa RKPD Kabupaten,” jelas Drs.
Arton S Dohong.
Sehubungan RPJMD Kepala Daerah belum ditetapkan, serta untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah Kabupaten, penyusunan RKPD berpadoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Dearah Kabupaten dengan pembangunan Daerah Provinsi.
Sementara, Kepala BP3D Kabupaten Gunung
Mas Drs. Salampak, M.Si dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan
konsultasi publik RKPD dan musrenbang, konsultasi publik bertujuan
memaparkan rencangan RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2020, yang memuat
kerangka kebijakan pendapat dan belanja, termasuk target indikator.
“Kemudian mendapat masukan untuk
penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah, yang
memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan
berdasarkan fungsi perangkat daerah, termasuk dalam pemutakhiran ini
adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD
Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya,” terang Drs. Salampak,
M.Si.
Diskominfo, SP Gumas – BP3D Kabupaten Gunung Mas (Gumas) gelar kegiatan Forum gabungan Perangkat Daerah pada, Selasa (27/3/2019) bertempat di Aula Gedung BP3D Kabupaten Gumas. Kegiatan Forum Gabungan PD dibuka secara langsung oleh Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong.
Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua
DPRD H Gumer, Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Kepala BP3D Drs.
Salampak, M.Si seluruh Kepala Prangkat Daerah, Camat se Kabupaten Gunung
Mas serta undangan lainnya.
Kegiatan
tersebut diselenggarakan dalam rangka merupakan wadah penampungan dan
penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha pemangku kepentingan
yang langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari
program dan kegiatan Perangkat Daerah, sebagai perwujudan dari
pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan serta untuk
menyempurnaan rencangan kebijkan penyusun renja Perangkat daerah.
“Oleh karena itu, pada bulan februari
yang lalu telah dilaksnakan Musrenbang RKPD di 12 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Gunung Mas. Dari hasil musrenbang RKPD di 12 Kecamatan
terdapat 615 kegiatan yang akan menjadi materi pembahasan Forum Gabungan
Perangkat Daerah serta menyesuaiakan pendanaan kegiatan-kegiatan
tersebut,” ujar Arton S Dohong.
Selanjutnya disamping itu, pandangan
bersumber APBD, terdapat beberapa kegiatan yang kewenangannya diluar
kewenangan Kabupaten, sehingga proses pengusulan dan pembahasannya akan
dikoordinasi dengan Provinsi maupun pusat untuk penyelarasan prioritas
dengan sumber APBD Provinsi Kaliamantan Tengah
“Bupati mengingatkan, RKPD Tahun 2020
merupakan penjabaran dari pelaksanaan arah Visi dan Misi Kepala Dareh
terpilih selama 5 tahun yang tertuang pada RPJMD,” Ungkapnya.
Adapun Forum ini bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, kelompok sasaran.
“Diharapakan dalam perkembangan ke
depan nantinya baik desa maupun Perangkat daerah agar dapat memetakan
prioritas-prioritas perencanaan sesuai kewenangan masing-masing sehingga
keluaran output pada saat pembahasan di forum Gabungan perangkat Daerah
sudah merupakan prioritas perencanaan sesuai kewenangan,” terang Bupati
Gunung Mas Drs. Arton S Dohong.
Sementara itu, Kepala BP3D Drs.
Salampak, M.Si menjelaskan, tujuan dari kegiatan tersebut mengsinkronkan
prioritas kagiatan pembangunan dengan rancangan awal, rencana kerja
satuan perangkat daerah (Renja-PD) berdasarkan pagu indikatif renja PD,
pagu indikatif kewilayahan dan pagu dana Aspirasi DPRD. Menetapkan
proritas kegiatan yang akan dimuat dalam renja perankat daerah tahun
2020.
Mengidentifikasi keefektifan berbagai
relugasi yang berkaitan dengan pungsi perangkat daerah, terutama untuk
mendukung terlasanakan renja-PD tahun 2020.
Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan rapat TEPRA, menindaklanjuti peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 41 Tahun 2017 tentang pedoman percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (5/3/2019).
Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Gumas, AGUNG, SE dan dihadiri oleh seluruh SOPD, serta perwakilan dari dua belas Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.
Agung, SE mengatakan, berdasarkan data dari Bagian Pembangunan, Sekretariat Kab. Gumas, ada empat belas OPD yang belum mengumpulkan data sampai saat ini yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kacamatan Kurun, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing Raya dan Rungan Barat.
Pemkab Gumas menduduki urutan kedua se-Kalimantan Tengah, dalam penyerapan anggaran. Realisasi sementara APBD tahun anggaran 2019 4D PD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 28 Februari 2019, yang masuk ke pengelola TEPRA hingga tanggal 4 Maret 2019 pukul 15:00 WIB. Untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah pagu total, Rp. 1.033,44 M, total belanja langsung Rp. 462.05 M total belanja tidak langsung 571,29 M, realisasi belanja langsung Rp. 18,71 M, realisasi belanja tidak langsung 59,21 M, realisasi belanja tidak langsung Rp. 59,21 M.
“Saya memberikan apresiasi kepada kita semua, agar lebih proaktif untuk memacu penyerapan anggaran disetiap OPD masing – masing. Oleh karena itu, semuanya merupakan kerja sama, dan kerja keras kita bersama,” ujarnya.
Tujuan diselenggarakan kegiatan rapat TEPRA adalah dalam rangka pengawasan terhadap realisasi anggaran. Disamping itu, melalui kegiatan ini adalah untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi.
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas), mempertahankan predikat B atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018.
Hasil evaluasi SAKIP tersebut diserahkan langsung oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin kepada Sekda
Gumas, Yansiterson, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).
“Puji Tuhan, hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018, Kabupaten Gunung Mas
kembali mendapat predikat B,” ungkap Sekda Gumas, Yansiterson usai menerima
hasil evaluasi SAKIP di Banjarmasin.
Ia mengatakan, keberhasilan mempertahankan predikat B atas evaluasi
SAKIP ini berkat kerjasama seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab
Gumas. Dia pun berharap kedepan dapat lebih baik lagi.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Gumas, Aprianto
mengatakan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberi saran perbaikan yang
diperlukan.
“Hasil evaluasi menunjukan Pemkab Gunung Mas memperoleh predikat B.
Itu menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dibandingkan dengan tingkat kinerjanya sudah cukup baik,” katanya.
Selain itu, predikat B juga menunjukkan kualitas pembangunan budaya
kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil
di Pemkab Gumas sudah menunjukkan hasil yang baik.
Menurut Aprianto, ada sejumlah masukan yang disampaikan kepada Pemkab
Gumas. Diantaranya adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dalam
menyempurnakan kualitas dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.
Menyusun rencana aksi kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis
yang diperjanjikan dan akan diwujudkan ke dalam tahapan hasil program dan
kegiatan secara berkala.
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
capaian pelaksanaan rencana aksi kinerja yang telah disusun, dengan
memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan
evaluasi.
Sekda Gumas, Yansiterson (tiga dari kanan) saat menghadiri SAKIP Award
2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019). (Foto : Setda
Gumas)
Masukan selanjutnya untuk Pemkab Gumas adalah memperbaiki mekanisme
perencanaan kegiatan berdasarkan pada pertimbangan efektivitas dalam
mencapai kinerja atau outcome yang harus diwujudkan.
Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran
dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu harus
memastikan anggaran dialokasikan untuk pencapaian strategis pembangunan, dan
pemilihan program yang mendukung tujuan dan sasaran.
“Masukan lainnya adalah mendorong budaya untuk mengontrol pencapaian outcome dan efektivitas output terhadap outcome, tidak hanya sebatas mengontrol penyerapan anggaran dan realisasi fisik,” demikian Aprianto.
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan acara kick off penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Kamis (31/1/2019).
FOTO : Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong saat menyampaikan sambutan pada acara Kick Off penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Kamis (31/1/2019).
Selain itu acara kita pada hari ini merupakan pemenuhan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah pada saat dilaksanakannya Video Conference Kick Off Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Januari 2019 yang lalu, dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dapat berpartisipasi, ujar Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong dalam sambutannya.
Menurutnya, terkait dengan regulasi baru di bidang pengadaan barang atau jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, “perlu di ingatkan kepada kita semua untuk mulai bersama-sama mempelajari sekaligus mempedomaninya dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak hanya harus dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah”, ucap Arton.
Sejumlah SOPD Saat penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Kamis (31/1/2019).
Bupati Gunung Mas Arton S Dohong mengharapkan anggaran segera terserap, sehingga uang itu bisa beredar tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. “Diharapakan juga pekerjaan itu tepat waktu pelaksanaannya dan memperhatikan kualitas,” harapnya.
Asiten II Setda Gunung Mas Ir. Yohanes Tuah, M.Si menyebutkan, jumlah
perangkat daerah, paket pekerjaan dan penyedia rekanan yang kita
laksanakan pada haria ini yaitu, 25 perangkat daerah Kabupaten Gunung
Mas, 38 paket pekerjaan dan 38 rekanan penyedia seluruhnya dengan
kontrak sebesar Rp 7.451.585.000.
“Kegiatan Kick Off ini dimaksud untuk memastikan bahwa prosedur
proses administrasi pembangunan daerah dan pelaksanaan program kegiatan
pembangunan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan program, kegiatan
pembangunan oleh pemerintah daerah berjalan secara tepat waktu, guna
mendorong percepatan pembangunan tahun anggaran 2019,” pungkasnya.
Turut hadir, perwakilan dari Kejaksaan Kasi Intel Hendri, SH, yang mewakili Kapolres Gunung Mas, Pabung PLK 1016 Kuala Kurun Mayor Catur Prasetio Nugroho, Kepala Prangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Gunung Mas, serata seluruh asosiasi jasa kontruksi dan seluruh rekanan penyedia barang dan jasa mitra pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN di lingkup Pemeritah Kabupaten Gumas Tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (29/1/2019).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Drs.Yansiterson yang didampingi Asisten II Ir.Yohanes Tuah, Asisten III Agung, SE, kepala BPKAD Untung Dugan, SE dan Inspektur Luis Eveli, SSTP, di hadiri oleh Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Gumas.
Dalam arahannya Yansiterson mengatakan “Untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah perlu kita atur kembali ketentuannya, juga mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dapat kita sepakati bersama dengan memperbaiki Kriteria yang selama ini menjadi multitafsir Bagi kita, saya harap perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di tahun 2019”, tukasnya.
Ia juga mengharapkan, “setelah kita sepakati bersama nantinya agar tidak ada lagi kesalahan atau kekeliruan dalam menerbitkan SPT dan SPD terkait perjalanan dinas tersebut, karena sebelumnya banyak hal perbedaan pemahaman yang terjadi dalam pembuatan SPT dan SPD di masing-masing OPD sehingga terjadi kekeliruan dan menjadi multitafsir”, jelas Yansiterson.
