oleh diskominfosp | Okt 26, 2019 | Berita SKPD Terkait
Diskominfo, SP Gumas – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa (PID) tahun 2019.
“Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas pelayanan dan pengelolaan program, oleh pelaku
program, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, dalam upaya memperoleh
akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ucap Kepala
DPMD yang juga Ketua Pokja TIK Kabupaten Gumas Yulius Agau, di Aula BP3D
setempat, Rabu (23/10).
Inovasi dalam praktik pembangunan dan
pertukaran pengetahuan, yang dipetik dari hasil kerja desa-desa.
dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional.
Beliau menuturkan, ada beberapa hal
mendasar dalam PID yakni inovasi dalam praktik pembangunan dan
pertukaran pengetahuan, yang dipetik dari hasil kerja desa, serta
dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional.
“Kedua unsur ini kita yakini akan
memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat
melalui pembangunan, yang didanai dari APBDes khususnya dana desa,”
ujarnya.
Dilanjutkan dia, keberadaan PID
diharapkan dapat menjawab kebutuhan desa terhadap layanan teknis yang
berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan
solusi inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat dan seefektif
mungkin.
Kami berharap rakor ini dapat menjadi
forum diskusi bersama, agar kita semua dapat kembali menyusun strategis
teknis implementasi kegiatan program dan mempertegas komitmen, fungsi,
dan peran bersama sebagai bagian upaya kita untuk terus mendukung dan
mensukseskan program pemerintah, demi mewujudkan kesejahteraan dan
kemajuan masyarakat khususnya di Kabupaten Gumas.
Kepada Kecamatan yang telah melaksanakan
kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) agar Camat, Pendamping Desa dan TPID
agar mohon bantuan dan kerjasamanya untuk dapat mendampingi dan
mengkomitmenkan apa yang telah ditulis dalam kartu komitmen agar
dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2020,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Koordinator Pokja
PPID TIK Herianto mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menjembatani
kebutuhan pemerintah desa dalam mencari solusi untuk penyelesaian
masalah, serta inisiatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka
penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif.
“Yang mengikuti Rakor ini berjumlah 95
peserta, terdiri dari TIK PID berjumlah 24 orang, para camat, tim
pelaksana inovasi desa 36 orang, tenaga ahli P3MD 6 orang, pendamping
desa 20 orang, dan penyedia P2KTD lima orang,” terangnya.
oleh diskominfosp | Okt 26, 2019 | Info Grafis
Diskominfo, SP Gumas – Persatuan Law Tenis Indonesia (Pelti) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar kejuaraan Sumpah Pemuda Tenis Cup Tahun 2019, yang diikuti oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri, Polres, PLN, perbankan, dan lainnya.
“Dalam Sambutan Bupati Gunung Mas Jaya
Samaya Monong, SE., M.Si dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh
Staf Ahli Bupati Gumas dr. Makmur Ginting, M.Kes mengatakan, Kejuaraan
seperti ini disamping untuk kesehatan, juga akan dapat membangun rasa
kebersamaan dan kekeluargaan, serta silaturahmi, sehingga akan berdampak
positif pada proses pembangunan yang kita laksanakan,” ucapnya di
Lapangan Tenis Stadion Mini Kuala Kurun, Selasa (22/10/2019) petang.
Kegitan seperti ini disamping untuk
kesehatan juga diharakan dapat memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan
serta silaturahmi sehingga akan berdampak positif pada proses
pembangunan yang kita laksanakan terlebih dalam kita menghadapi era
industrialisasi 4.0 yang penuh dengan tantangan.
Dia mengatakan, Pemkab Gumas sangat
berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada
pihak panitia penyelenggara, donator, dan semua pihak yang telah
berpartisipasi, sehingga kejuaraan ini bisa terlaksana.
”Kami juga memohon maaf apabila ada
kekurangan baik dalam hal pelayanan fasilitas sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan kejuaraan ini,” tuturnya.
Ketua KONI Kabupaten Gumas Febrianto
Octafanus berharap, kejuaraan seperti ini bisa menjadi agenda tahunan.
Nantinya, dalam waktu dekat KONI juga akan melaksanakan sejumlah
turnamen olahraga dengan melibatkan 12 kecamatan.
”Besar harapan kami, turnamen kegiatan ini berjalan lancar. Kami pun mengucapkan selamat bertanding dengan semangat,” ujarnya.
Kemudian, Ketua Pelti Kabupaten Gumas
Beben Martinus mengatakan, kejuaraan ini merupakan event perdana yang
terselenggara atas bantuan semua pihak.
”Ini juga merupakan ajang bagi kita
untuk melihat potensi generasi muda, khususnya di bidang olahraga tenis
lapangan, sehingga nantinya akan muncul atlet-atlet berbakat dari
Kabupaten Gumas,” pungkasnya.
Pembukaan kejuaraan ini juga dirangkai dengan peringatan satu tahun keberadaan PN dan PA Kuala Kurun Kelas II.
oleh diskominfosp | Okt 26, 2019 | Berita SKPD Terkait
Diskominfo, SP Gumas – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Gunung Mas (Gumas) mennggelar acara in house training penyusunan kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS), bertempat di Aula GPU Tampung
Penyang Kuala Kurun, Selasa (22/10/2019).
Ketua panitia Karno Perry menyampaikan,
tujuan dari in house training penyusunan kajian lingkungan hidup
strategis (KLHS), untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran
lingkungan hidup strategis (KLHS).
“Adapun in house training ini
dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 22 – 25 Oktober 2019,
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 25 orang yang
terdiri dari SKPD yang terdapat pada Pemkab Gumas,” uajarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kabupaten Gunung Mas Ir. Calvin A. Sahay, SH., MH,
mengatakan, kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
atau kebijakan, rencana program.
“Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur Negara mempunyai peranan yang
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Untuk, dapat membentuk sosok PNS yang berdaya saing. Dilaksanakan
pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah
pada upaya peningkatan SDM,” ungkapnya.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong,
SE., M.Si dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bupati Gunung Mas Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Salampak Haris, S.Sos
menerangkan, Kabupaten Gunung Mas dengan luas wilayah 10.804 Km2 merupakan kabupaten terluas keenam dari 14 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
“In House Training
pada hari ini, dimana merupakan suatu upaya internalisasi kepentingan
lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam
perencanaan Kabupaten Gunung Mas,” tuturnya.
Beliau mengatakan, pembangunan
berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat
memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi
yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya
pembangunan berkelanjutan diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan
secara ekologi, ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pembangunan
berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas
kehidupan secara berkelanjutan.
saya berharap penyelenggaraan Kegiatan In House Training PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
ini bisa menampung berbagai masukan dan sharing informasi tentang
bagaimana solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini serta unsur
utama Sumber Daya Manusia Aparatur Negara yang menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Kepada seluruh peserta, saya ucapkan
selamat mengikuti kegiatan ini, semoga mendapatkan kemajuan peningkatan
kualitas lingkungan hidup dan kemajuan pembangunan untuk daerah yang
kita cintai, serta segala upaya kita semua senantiasa mendapat bimbingan
dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.
oleh diskominfosp | Okt 26, 2019 | Berita SKPD Terkait
Diskominfo, SP Gumas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tahun 2019, yang dilaksanakan selama dua hari yakni 21-22 Oktober mendatang.
”Pelaksanaan rakor ini untuk menganalisa dan mengevaluasi program yang telah berlangsung, serta berkoordinasi dalam perumusan langkah pemecahan masalah yang menjadi hambatan antara satker provinsi dengan kabupaten, maupun pihak yang terlibat dalam pengawasan dana desa,” ucap Kepala DPMD Kabupaten Gumas Yulius Agau, di Aula BP3D Kuala Kurun, Senin (21/10) pagi.
Untuk memastikan perencanaan yang baik,
disediakan tenaga pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga
ahli sesuai bidang. Mereka ditugaskan untuk membina dan memfasilitasi
dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.
Melalui rakor ini, lanjut dia, akan
dapat menyepakati hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pemberdayaan masyarakat desa, meliputi penguatan pokjanal posyandu,
strategi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting,
penguatan prioritas penggunaan dana desa, serta tindak lanjut replikasi
kegiatan bursa inovasi desa pada perencanaan dan penganggaran tahun
2020.
“Kami berharap pelaksanaan rakor ini
akan dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan di
desa. Untuk itu, kepada seluruh tenaga ahli, pendamping desa dan
pendamping lokal desa, untuk selalu displin dalam melaksanakan tugas,
dan meningkatkan koordinasi dengan DPMD, SOPD terkait, Camat, dan Kepala
Desa (kades),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga
Sekretaris DPMD Kabupaten Gumas Jepin mengatakan, rakor ini bertujuan
untuk evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pendampingan,
merumuskan langkah pemecahan masalah selama kegiatan P3MD, serta
pengendalian dan konsolidasi rencana kerja tindak lanjut (RKTL)
masing-masing kecamatan.
”Pelaksanaan rakor ini diikuti oleh 72
orang peserta yang terdiri dari pihak DPMD lima orang, para camat,
tenaga ahli P3MD enam orang, pendamping desa 21 orang, dan pendamping
lokal desa 28 orang,” pungkasnya.
oleh diskominfosp | Okt 26, 2019 | Info Grafis
Diskominfo, SP Gumas – Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Palangka Raya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Distranakerkop dan UKM) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar sosialisasi wisata akuisisi peserta penerima upah (PU) skala Usaha Kecil Mikro.
”Sosialisasi ini untuk memberikan
pemahaman kepada para pelaku usaha, agar mendaftarkan karyawan mereka ke
dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,” ucap Kepala Bidang Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Agung Pambudi, di GPU Tampung
Penyang, Senin (21/10/2019) sore.
Sekarang ini, kata dia, masih ada
ditemukan pelaku usaha yang kurang mengerti dan paham mengenai program
dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, pihaknya gencar turun ke lapangan
untuk mensosialisasikan apa saja program yang ada di dalam BPJS
Ketenagakerjaan.
”Kami pun sudah ada kerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas dalam hal mendaftaran BPJS
Ketenagakerjaan. Melalui sosialisasi ini, para peserta yang hadir bisa
memperkenalkan program BPJS kepada pelaku usaha lainnya,” ujar Agung.
Sementara itu, Kepala Distranakerkop dan
UKM Kabupaten Gumas Letus Guntur mengatakan, sosialisasi ini diikuti
oleh para pelaku usaha UKM di Kelurahan Kuala Kurun dan Tampang Tumbang
Anjir.
”Sangat penting bagi para pelaku usaha
untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja,
maka mereka akan mendapatkan tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan,”
tuturnya.
Dia menuturkan, sosialisasi seperti ini
sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha, sekaligus dalam rangka
mengindentifikasi bidang usaha yang digeluti oleh para pelaku usaha.
”Dengan terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan, maka karyawan akan mendapatkan jaminan keselamatan
dalam bekerja. Untuk mekanisme pendaftarannya, nanti kita atur bersama
dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya.