Gunung Mas – Dinas kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan Dinkes Provinsi KALTENG menggelar sosialisasi dan advokasi POPM Filariasis dalam upaya peningkatan cakupan minum obat Filariasis di aula Hotel Lissing kuala kurun, senin (23/4/2018) pagi.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Gunung Mas yang diwakili Asisten I Setda Bid. Kesejahteraan Rakyat Drs. Ambo Jabar, M.Si didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, dr. Maria Efianti, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Yaser Wawan Skm.M.Kes dan dihadiri Kepala SOPD beserta camat, lurah dan kades ataupun yang mewakili.
Drs. Ambo Jabar, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gunung Mas mengatakan, “Filariasis merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk , penyakit ini merupakan salah satu penyakit tropis teabaikan yang masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di Indonesia”.
“Upaya sudah dilakukan pada tanggal 1 oktober 2015 oleh Menteri Kesehatan, dengan dilaksanakan BELKAGA diharapkan seluruh Kabupaten endemis filariasis telah mulai melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) Filariasis pada tahun tersebut setahun sekali, selama lima tahun berturut-turut.
“Program eliminasi penyakit ini memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kecacatan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Pencanangan program global eliminasi Filariasis yang terintegrasi dapat melalui pemberian obat pencegahan secara masal. Terbukti lebih cost-effective dibandingkan pendekatan lain seperti pengendalian vektor” ucapnya.
dr. Maria Efianti dalam laporannya menyampaikan beberapa kendala terkait pelaksanaan POPM bahwa “kurangnya informasi/sosialisasi terkait POPM menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan POPM, dan takut efek samping dari obat Filariasis tersebut. Masih belum akuratnya database sasaran penduduk pada kegiatan POPM, karena adanya kesenjangan data PUSDATIN dengan data real jumlah penduduk di lapangan, serta tingginya angka mutasi petugas kesehatan
“Kendala teknisnya adalah kurangnya kesadaran penduduk dalam minum obat di depan petugas. Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dan lintas program, dan pencatatan data pelaporan belum tepat waktu. Hal ini mempengaruhi keberhasilan kegiatan POPM” tutur dr. Maria Efianti.
“Upaya yang sudah dilakukan adalah Memaksimalkan peran lintas sektor dan program, dalam evaluasi akhir setiap tahun. Sosialisasi langsung Dinkes/Puskesmas/lintas sektor kepada masyarakat. Sosialisasi dan implementasi online pelaporan petugas, sweeping, pengadaan meedia KIE, umpan balik dari Dinkes Kabupaten, dan anggaran Dinkes/Puskesmas (BOK) serta bantuan anggaran dari Dinkes Provinsi POPM Filariasis” terangnya.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.