Gunung Mas – Terobosan baru dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka membentuk dan mengusulkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 20 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ke Perusahaan Besar Swasta (PBS).
”Pembentukan dan usulan bantuan CSR terhadap 20 kelompok UPPKS di 12 kecamatan tersebut sangat penting, untuk meningkatkan ekonomi dan penghasilan keluarga,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas H Gumer, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati, Rabu (10/4) siang.
Agar bisa maksimal, lanjut dia, diminta kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Gumas, untuk berkontribusi sebagai wujud kepedulian. Caranya dengan memberikan sebagian bantuan CSR kepada 20 kelompok UPPKS yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga (IRT).
”Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, apa yang telah dilakukan Disdalduk dan KB dalam melakukan terobosan pembentukan kelompok UPPKS sangat kita apresiasi. Hal ini pun harus didukung penuh oleh PBS,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, memang PBS yang beroperasi di daerah ini datang untuk mencari keuntungan, namun alangkah lebih baik mereka juga memperhatikan, berkontribusi, dan peduli terhadap masyarakat sekitar.
”Kami harapkan dengan bantuan yang seperti ini, akan mampu meningkatkan perekonomian dan penghasilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok UPPKS,” tuturnya.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini mengakui, usulan kepada PBS telah disampaikan. Ini sudah melalui beberapa tahapan, yakni rekomendasi dari kepala desa (kades), camat, hingga ke Bupati Gumas yang membuat surat pengantar kepada PBS tersebut.
”Usulan yang kami sampaikan sebanyak Rp 30 juta per kelompok UPPKS. Mereka nantinya bisa berusaha di bidang ekonomi produktif, artinya cepat laku dijual sehingga mereka memperoleh keuntungan. Kami berharap semua PBS peduli untuk membantu kelompok UPPKS itu,” pungkasnya.
Gunung Mas – Asisten Administrasi Umum Agung, SE memimpin rapat Koordinasi dukungan kelancaran, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 mewakili Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong, di Aula lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (09/04/2019).
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua KPU Stepenson, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Gantian Pasti, Kabag OPS. Kompol Theodorus Priyosantosa, SIK, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gumas Hendri, SH, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gumas Divisi Organisasi dan SDM Katriana, M,Si, dan Kepala OPD dilingkup Kab. Gumas.
Terkait kesiapan data pemilih Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan 127 Desa dan Kelurahan, jumlah TPS 367, jumlah pemilih DPTBHP – 80.724 Jiwa.
Asisten menjelaskan, koordinasi pemiliharaan keamanan atau ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan pihak pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.
Pada umumnya sikap netralitas ASN di Kabupaten Gunung Mas tetap dijaga, walaupun ada oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak netral pada pelaksanaan tahapan pemilu namun semua masih dalam batas kewajaraan.
Apa yang kita bahas dalam rakor ini, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, dan kita semua tidak terkena masalah dalam pemilu serentak tahun 2019 ini, jangan berbondong-bondong ke MK, kalau ada persolaan selesaikanlah secara musyawarah dan mupakat,” tandas Agung, SE.
Ketua KPU Stepenson mengatakan, logistik Pemilu ada yang masih kekurangan dan sudah dipesan untuk pengiriman tambahan surat suara. Terkait dengan angkutan logistik ada bantuan dari Polres Gunung Mas, bantuan dari Pemerintah Daerah melalui Kesbang Pol dan ini bisa diatasi.
Diungkapkannya, seluruh petugas penyelenggara berjumlah 3.000 lebih sudah siap menjalankan tugasnya. Dalam waktu dekat surat pindah memilih dengan keperluan khusus diurus sampai tanggal 10 April 2019 untuk mendapatkan surat A.5 dan distribusi logistik pada tanggal 15 April 2019.
”Proses pengurusan surat pindah memilih harus menyerahkan surat tugasnya kepada pihak KPU,” ujarnya.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Divisi Organisasi dan SDM Katriana, M.Si menjelaskan, kesiapan personil pengawasan sudah disiapkan untuk tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat TPS, yaitu untuk 367 TPS yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Pelanggaran yang terjadi hanya pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) dilakukan penindakan dengan cara persuasive.
”Dimohon untuk kita semua supaya ikut mengawasi Pemilu menjadi pengawas yang partisipatif,” pungkasnya.
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menyelenggarakan rapat kerja Dewan Pengurus Kabupaten Unit KORPRI se–Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan di lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis (04/04/2019) pukul. 09.00 WIB Pagi.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos, didampingi Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalteng Dr. Minsyah. T. Djaling Drs. Ec.M.Kes, juga sebagai narasumber, Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, Sekretaris KORPRI Tumiyati, S.Sos, serta pihak terkait lainnya.
Korps Pegawai Republik Indonesai (KORPRI) merupakan salah satu tumpuan perkembangan dunia birokrasi di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.
Dalam rapat kerja dewan pengurus KORPRI Wakil Bupati menyampaikan Sambutan tertulis Bupati Gunung Mas mengatakan “untuk itu diharapkan KORPRI agar terus membuat program kerja yang bersifat realistis, dan terencana secara profesional guna mewujudkan sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”
“KORPRI diharapkan mendirikan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH), agar memberikan bantuan hukum bagi ASN yang tersandung masalah, melalui LBH KORPRI. Stresing secara internal keluarga dan institusi. External masyarakat dan lembaga lain,” ujarnya.
Dengan diterbikannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
“Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pertahankan bahkan terus kita tingkatkan guna tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai,” tutup Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos.
Sementara itu ketua Panitia Asisten I, Drs. Ambo Jabar, M.Si melaporkan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 80 orang, yang terdiri dari pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas dan seluruh pengurus unit Korpri dari masing-masing perangkat daerah dan pengurus unit Korpri dari masing-masing Kecamatan se – Kabupaten Gunung Mas.
Diskominfo, SP gumas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan Kegiatan Simulasi Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019, yang pelaksanaannya dilakukan di halaman Kantor KPU Gumas selama 2 hari, mulai dari hari Senin-Selasa (25 s/d 26 Maret 2019).
Foto : Anggota KPPS mengecek kelengkapan isi kotak suara dalam simulasi Pemungutan Pemungutan Suara di halaman Kantor KPU Gumas Kuala Kurun, Selasa (26/3/2019)
Kegiatan dibuka oleh anggota Komisioner KPU Gumas Alfrinst G. Tumon pada hari pertama (Senin/25/3/2019) dan dihadiri oleh Perwakilan dari tiap Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Se Kelurahan Kuala Kurun masing-masing 2 orang yang terdiri dari ketua dan anggotanya.
Foto : Tampak Ketua KPU Gumas Stepenson ikut berpartisipasi sebagai peserta pemilih dalam simulasi Pemungutan Pemungutan Suara di halaman Kantor KPU Gumas Kuala Kurun, Selasa (26/3/2019).
Alfrinst G. Tumon menjelaskan kepada para peserta tujuan dari Simulasi Pemungutan Suara tersebut merupakan tahapan dari KPU untuk mensosialisasikan mengenai tahapan penyelenggaran pemilu di TPS mulai dari pemungutan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara kepada anggota KPPS yang bertugas di TPS pada saatnya nanti, maka dalam simulasi tersebut mungkin akan ada banyak permasalahan yang kerap kali ditemui didalam TPS sehingga menjadi bahan evaluasi bersama untuk meminimalkan segala kesalahan dalam prosesnya kelak pada hari pencoblosan, jelasnya.
Foto : Ketua KPU Stepenson (pojok kanan berkaos putih) memantau Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan oleh anggota KPPS (berbaju batik orange) dalam simulasi Pemungutan Pemungutan Suara di halaman Kantor KPU Gumas Kuala Kurun, Selasa (26/3/2019).
Pada hari pertama kegiatan para peserta hanya diberikan arahan dari KPU gumas, galadi bersih dan menentukan peran dari masing-masing peserta nantinya dalam pelaksanaan simulasi nanti pada saat hari kedua.
Foto : Ketua PPS Kelurahan Kuala Kurun Bebendi (berkaos hitam memegang microphone) saat memberikan arahannya dalam simulasi Pemungutan Pemungutan Suara di halaman Kantor KPU Gumas Kuala Kurun, Selasa (26/3/2019).
Pada hari kedua ( Selasa/26/3/2019) Simulasi Pemungutan Suara dilakukan yang semuanya telah dibuat sedemikian rupa oleh panitia penyelenggara, mulai dari areal TPS, Anggota KPPS yang bertugas, juga segala bentuk kejadian yang mungkin terjadi sampai dengan peserta pemilih dan yang menjadi saksi dari partai yang telah ditentukan sebelumnya dalam gladi tersebut menjalankan perannya masing-masing dengan baik, sehingga tahap demi tahap tata cara pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi perhitungan suara berjalan dengan sukses sehingga terlihat seperti aslinya yang terjadi pada saat Pemilu tanggal 17 April 2017 nanti.
Acara ditutup secara oleh Komisioner KPU Gumas Sukjani.
Kuala Kurun, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya, Dwi Rahmat Handoko disela peresmian gedung baru Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Gunung Mas, Senin 18 Meret 2019 mengatakan ” sampai akhir maret seluruh wajib pajak orang/pribadi yang punya NPWP harus menyampaikan SPT tahunan secara tertib”.
“Bagi masyarakat yang mempunyai kartu NPWP, maka mereka masuk kategori wajib lapor SPT tahunan, baik penghasilan nihil tetap wajib lapor. Kalau lapor aja tidak patuh apa lagi bayar,” katanya.
Ini kontrol kita dari kita untuk pembangunan. Jadi kalau wajib lapor semua kita tau berapa penerimaan Negara kita.
“Bagi wajib pajak yang tidak melapor atau membayar SPT Tahunan, maka akan dikenakan sanksi denda keterlibatan. Upaya ini untuk memperingatkan sekaligus mengedukasi wajib pajak agar lebih disiplin dan tertib,” pungkasnya.
Rendahnya angka kepatuhan melaporkan SPT Tahunan, bukan semata-mata akibat ketidaktahuan masyarakat, namun akibat minimnya kesadaran wajib pajak.
Kita sudah malakukan sosialisasi secara masif melalui media masa maupun langsung door to door, melalui kelas pajak, serta melalui apapun kita gunakan agar masyarakat tau. Apalagi saat ini lapor SPT tahunan cukup mudah atau berbasis online. Dimanapun bisa dilakukan, bahkan dengan smartphone dan juga laptop, serta bisa dilakukan kapanpun dan tidak perlu lagi ngatri di kantor pajak lagi,” terangnya.
Press release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Diskominfo, SP Gumas – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Polres Gunung Mas menggelar simulasi pengamanan kota (Sispam Kota), dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019, di taman Kota Kuala Kurun, Kamis (15/3/2019).
Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K
mengatakan, Pelatihan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan
personel Polres Gunung Mas (Gumas) dalam menangani masa pengunjuk rasa maupun
gangguan Kamtibmas khususnya saat pengaman Pemilu serentak.
“Suapaya Masyarakat bisa memahami prosedur penanganan ketika terjadi hal yan tidak diingikan saat pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Karalog Polda Kalteng KOMBES Pranyoto, S.I.K, S.H., M.H menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kepada jajaran Polres Gunung Mas yang telah terlaksananya kegiatan, simulasi pengamanan kota (Sispam Kota), dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu tahun 2019.
Saya juga melihat disini pelibatan instansi lain seperti rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari Linmas dan pihak lainnya. Dalam hal pelaksanan Pemilu nanti ini benar-benar diterapkan. Dalam penanganan dalam pelaksanaan nanti, pelibatan kekuatan dari satuan-satuan lain potensi kekuatan yang ada mari kita manfaatkan bersama-sama,” pungkasnya.
Yang mana pada skenario pertama ditampilkan
penaganan keributan di TPS, yang diantisipasi langsung oleh personil Linmas,
petugas Pam TPS dan kerjasama TNI-POLRI.
Pada scenario kedua akan ditampilkan simulasi penanganan unjuk rasa
anarkis yang dipimpin langsung oleh Kapolres di TKP dengan pengarahan
seluruh jajaran.
Dan pada skenario ke tiga ditampilkan simulasi
penculikan ketua KPU dengan menampilkan penyerbuan dan penyelamatan sandera
oleh Tim CRT Polres Gunung Mas
Turut hadir Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong, Ketua DPRD H Gumer, Karalog Polda Kalteng KOMBES Pranyoto, S.I.K, S.H., M.H Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K Ketua KPU Stepenso, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Darminto Hutasoit, SH., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun, Muhammad Aliyuddin., S.Ag., M.H serta undangan lainnya.
