oleh diskominfosp | Apr 23, 2019 | Info Grafis
Gunung Mas – Asisten Administrasi Umum Agung, SE memimpin rapat Koordinasi dukungan kelancaran, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 mewakili Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong, di Aula lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (09/04/2019).
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua KPU Stepenson, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Gantian Pasti, Kabag OPS. Kompol Theodorus Priyosantosa, SIK, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gumas Hendri, SH, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gumas Divisi Organisasi dan SDM Katriana, M,Si, dan Kepala OPD dilingkup Kab. Gumas.
Terkait kesiapan data pemilih Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan 127 Desa dan Kelurahan, jumlah TPS 367, jumlah pemilih DPTBHP – 80.724 Jiwa.
Asisten menjelaskan, koordinasi pemiliharaan keamanan atau ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan pihak pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.
Pada umumnya sikap netralitas ASN di Kabupaten Gunung Mas tetap dijaga, walaupun ada oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak netral pada pelaksanaan tahapan pemilu namun semua masih dalam batas kewajaraan.
Apa yang kita bahas dalam rakor ini, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, dan kita semua tidak terkena masalah dalam pemilu serentak tahun 2019 ini, jangan berbondong-bondong ke MK, kalau ada persolaan selesaikanlah secara musyawarah dan mupakat,” tandas Agung, SE.
Ketua KPU Stepenson mengatakan, logistik Pemilu ada yang masih kekurangan dan sudah dipesan untuk pengiriman tambahan surat suara. Terkait dengan angkutan logistik ada bantuan dari Polres Gunung Mas, bantuan dari Pemerintah Daerah melalui Kesbang Pol dan ini bisa diatasi.
Diungkapkannya, seluruh petugas penyelenggara berjumlah 3.000 lebih sudah siap menjalankan tugasnya. Dalam waktu dekat surat pindah memilih dengan keperluan khusus diurus sampai tanggal 10 April 2019 untuk mendapatkan surat A.5 dan distribusi logistik pada tanggal 15 April 2019.
”Proses pengurusan surat pindah memilih harus menyerahkan surat tugasnya kepada pihak KPU,” ujarnya.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Divisi Organisasi dan SDM Katriana, M.Si menjelaskan, kesiapan personil pengawasan sudah disiapkan untuk tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat TPS, yaitu untuk 367 TPS yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Pelanggaran yang terjadi hanya pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) dilakukan penindakan dengan cara persuasive.
”Dimohon untuk kita semua supaya ikut mengawasi Pemilu menjadi pengawas yang partisipatif,” pungkasnya.
oleh diskominfosp | Apr 9, 2019 | Berita Nasional
Jakarta, Kominfo – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengharapkan kehadiran toko online Korps Pegawai Negeri (Korpri) dapat memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja dengan memanfaatkan akses Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Toko Online Korpri diharapkan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi ASN. Apalagi menggunakan akses NIP,” katanya saat membuka Seminar Digital Berselancar di Atas Tsunami Disrupsi Digital di Ruang Serbaguna, Kementerian Kominfo, Senin (08/04/2019).
Sekjen Niken Widiastuti menyatakan kerjasama Korpri dengan TokTok.id merupakan terobosan yang bagus di era digital. Menurutnya pertumbuhan transaksi ekonomi digital telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transaksi digital ekonomi mendongkrak pendapatan perkapita, dan secara tidak langsung menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia,” katanya.
Niken Widiastuti menyebut perubahan transaksi konvensional menjadi digital dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berubahnya industri konvensional menjadi digital diprediksi bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar US 130 Miliar,” ungkapnya mengutip hasil riset Google mengenai potensi ekonomi digital di Indonesia.
Sumber : KEMENKOMINFO RI
oleh diskominfosp | Apr 5, 2019 | Berita Nasional
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara kembali menjelaskan maksud dari istilah tol langit. Penyebutan tol langit ini ditujukan untuk infrastruktur telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan internet.
Saat ini pemerintah terus mengupayakan diselesaikannya Palapa Ring paket timur untuk menggenapkan tiga segmen dari Palapa Ring, sebuah proyek nasional tulang punggung serat optik yang menghubungkan daerah-daerah pelosok.
Di samping itu pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan mengumumkan tender pemenang dari proyek Satelit Republik Indonesia atau yang dinamakan Satria. Direncanakan, pemenang tender satelit tersebut diumumkan pada April ini.
Kedua proyek pemerintah tersebut akan jadi penunjang untuk meratakan akses internet di seluruh Indonesia. Menkominfo menyebutkan hal ini sebagai tol langit.
“Kita (pemerintah) pastikan di Indonesia tidak akan ada lagi internet lemot. Ini barangkali yang disebut Tol Langit, kombinasi antara Palapa Ring dengan satelit,” kata Rudiantara dikutip dari situs Kominfo, Kamis (4/4/2019).
Sementara itu, berkaitan dengan konstruksi Palapa Ring, Rudiantara memaparkan bahwa Palapa Ring paket barat dan Palapa Ring paket tengah sudah 100% selesai. Sedangkan, Palapa Ring paket timur tinggal 95% dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2019.
“Pertengahan tahun 2019 ini, semua kabupaten dan kota (di seluruh Indonesia) sudah terhubung dengan internet kecepatan tinggi atau broadband,” ucap pria yang akrab disapa Chief RA ini.
Sedangkan, satelit Satria yang proyeknya dikerjakan pada 2020 sehingga nantinya pelayanan kepada masyarakat berbasis internet.
“Kita pastikan sekolah SD, SMP dan SMA terhubung dengan broadband. Bukan hanya dengan internet yang sekarang dipakai UNBK, tapi harus dipakai untuk proses belajar mengajar,” tambah Menkominfo.
Selain fasilitas pendidikan, lanjut dia, pemerintah juga memastikan 83 ribu kantor desa, lebih dari lima ribu puskesmas, fasilitas Rumah Sakit, kantor Polsek dan Koramil, bakal terhubung dengan internet kecepatan tinggi.
Dengan demikian, satelit Satria yang yang punya kemampuan High Throughput Satellite (HTS) ini akan berperan mendukung penyebaran akses internet di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) hingga 150 ribu titik, di mana untuk menunjang kebutuhan internet di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah, pertahanan, dan keamanan.
Sumber Berita: Detik.com
oleh diskominfosp | Apr 4, 2019 | Info Grafis
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menyelenggarakan rapat kerja Dewan Pengurus Kabupaten Unit KORPRI se–Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan di lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis (04/04/2019) pukul. 09.00 WIB Pagi.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos, didampingi Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalteng Dr. Minsyah. T. Djaling Drs. Ec.M.Kes, juga sebagai narasumber, Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, Sekretaris KORPRI Tumiyati, S.Sos, serta pihak terkait lainnya.
Korps Pegawai Republik Indonesai (KORPRI) merupakan salah satu tumpuan perkembangan dunia birokrasi di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.
Dalam rapat kerja dewan pengurus KORPRI Wakil Bupati menyampaikan Sambutan tertulis Bupati Gunung Mas mengatakan “untuk itu diharapkan KORPRI agar terus membuat program kerja yang bersifat realistis, dan terencana secara profesional guna mewujudkan sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”
“KORPRI diharapkan mendirikan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH), agar memberikan bantuan hukum bagi ASN yang tersandung masalah, melalui LBH KORPRI. Stresing secara internal keluarga dan institusi. External masyarakat dan lembaga lain,” ujarnya.
Dengan diterbikannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
“Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pertahankan bahkan terus kita tingkatkan guna tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai,” tutup Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos.
Sementara itu ketua Panitia Asisten I, Drs. Ambo Jabar, M.Si melaporkan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 80 orang, yang terdiri dari pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas dan seluruh pengurus unit Korpri dari masing-masing perangkat daerah dan pengurus unit Korpri dari masing-masing Kecamatan se – Kabupaten Gunung Mas.
Press release Bidang Pengelolaan Informasi Publik
oleh diskominfosp | Apr 4, 2019 | Berita Nasional
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) siap merevisi Peraturan Menteri (Permen) Kominfo 11 tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Langkah itu diambil setelah ramai game PUBG disorot, bahkan ada wacana fatwa haram dari MUI. “Kalau memang perlu ada revisi, ya kita revisi. Sesuatu untuk perbaikan bagus dong. Pembahasan tadi itu sharing, yang namanya sharing gimana sih. Tapi ada benang merahnya, yuk kita atur yuk,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Telematikan (Dirjen Aptika) Kemkominfo Sammy Pangarepan usai focus group discussion (FGD) bersama MUI di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).
Sammy mengatakan nantinya pihak Kominfo akan melakukan komunikasi dengan pengembang gim elektronik. Dia mengatakan para pengembang harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah RI. “Ya pastinya dong, yang bisa mengendalikan kan pengembang, kita buat aturannya, penyedia layanan yang dia harus tunduk pada aturan,” paparnya. Dalam FGD itu, MUI meminta agar diatur soal pembatasan usia pengguna dan durasi waktu bermain. Kominfo menerima rekomendasi MUI itu. “Boleh-boleh saja. Apakah nanti pembatasannya berdasarkan umur, boleh-boleh saja, ini yang sedang kita diskusikan bersama, tapi tidak spesifik kepada satu game online, seperti PUBG, kita bahasnya secara persepsi,” ujar Sammy.
Kominfo juga akan mengatur jadwal untuk bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise untuk mendapat masukan. Dia menegaskan, untuk saat ini Kominfo dan MUI belum memutuskan soal fatwa atau aturan terhadap game yang berpotensi menimbulkan kekerasan, termasuk PUBG. “Nanti kita akan berdiskusi (soal aturan atau fatwa). Kalau dari kami, kami juga akan bertemu dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini juga kita ingin mendapatkan masukkan,” tuturnya.
Sumber berita: Adhi Indra Prasetya (DetikNews)
